Banggai Kepulauan Sulteng –15/09/2025- Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, dilaporkan telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan dan terang-terangan.
Fenomena ini, yang diduga melibatkan sindikat mafia BBM, kini menjadi sorotan publik yang memicu kemarahan warga.
Di tengah antrean panjang dan penderitaan masyarakat, para pelaku diduga bebas beroperasi tanpa adanya intervensi dari pihak berwenang.
Kritik tajam kini mengarah kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan DPRD. Keduanya dianggap tidak hanya gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap rakyat, tetapi juga seolah membiarkan kejahatan ini terjadi.
Pertanyaan besar muncul: di mana suara dan tindakan nyata dari Bupati, Wakil Bupati, serta anggota DPRD yang seharusnya menjadi garda terdepan pembela hak-hak masyarakat? Sikap diam para pejabat ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan amanah rakyat.
Di sisi lain, aparat penegak hukum, khususnya Polres Banggai Kepulauan, juga dipertanyakan efektivitasnya. Masyarakat mempertanyakan mengapa penindakan hukum terkesan hanya menyasar pelaku kelas teri, sementara mafia dan oknum besar yang bermain dengan BBM subsidi leluasa beraksi.
Kondisi ini memperkuat anggapan bahwa hukum di Indonesia masih “tajam ke bawah, tumpul ke atas,” sebuah ironi yang merusak rasa keadilan.
*Masyarakat Banggai Kepulauan kini telah mencapai titik didih. Kekecewaan telah berubah menjadi kemarahan.*
Mereka tidak hanya merasa dicurangi haknya, tetapi juga martabat dan rasa keadilan mereka terinjak-injak. Pembiaran terhadap praktik mafia BBM ini dianggap sebagai pembiaran terhadap ketidakadilan yang merusak pondasi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan aparat.
*Rakyat menuntut tindakan nyata dan segera.*
Jika pemerintah daerah dan DPRD masih memilih bungkam dan bersikap abai, sejarah akan mencatat mereka sebagai simbol ketidakpekaan, pengabaian, dan kekuasaan yang rela mengorbankan rakyat demi kepentingan sekelompok mafia. Ini adalah saatnya bagi para pemangku kebijakan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk melindungi mafia.
