TAMBOLAKA, BTN – Operasi penertiban peredaran rokok ilegal yang digelar oleh petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) bersama petugas Bea Cukai menuai sorotan tajam. Seorang pengusaha kios di Jalan Watu Takula, Kota Tambolaka, melayangkan keluhan terbuka terkait prosedur pemeriksaan di lapangan yang dinilai melampaui batas kewajaran karena merangsek masuk hingga ke ruang privasi keluarga. 12/11/2026
Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 9 November 2026, saat rombongan petugas gabungan mendatangi kios milik warga bernama Budiman. Kedatangan petugas yang membawa surat tugas tersebut bertujuan untuk melakukan razia dan menyita sejumlah merek rokok yang diduga kuat ilegal atau tanpa pita cukai resmi, di antaranya merek Slava, NX, G. Boy, dan Manchester.
Sebagai warga negara yang taat hukum, Budiman mengaku sama sekali tidak menghalangi jalannya operasi penertiban tersebut. Meski sempat terkejut dengan kedatangan rombongan petugas secara tiba-tiba, ia tetap bersikap kooperatif dan mempersilakan aparat untuk memeriksa seluruh area dagangannya.
”Saya kaget, tiba-tiba datang rombongan Pol PP bersama Bea Cukai. Mereka bilang mau razia rokok ilegal dan mereka bawa surat. Saya menghargai aturan, jadi saya persilakan mereka periksa kios saya. Kalau memang rokok itu dianggap ilegal, silakan disita, saya tidak melawan dan saya kooperatif,” ujar Budiman saat memberikan keterangan kepada Kepala Biro BerantasTipikorNews.co.id.
Namun, sikap kooperatif Budiman berubah menjadi kekecewaan mendalam ketika melihat pola pemeriksaan petugas di lapangan. Menurut penuturannya, penyisiran yang dilakukan aparat gabungan tidak hanya terbatas pada etalase toko maupun gudang penyimpanan barang dagangan.
Petugas di lapangan diduga melangkah lebih jauh dengan memasuki area kamar tidur pribadi yang berada di bagian dalam bangunan kios tersebut. Tindakan inilah yang memicu keberatan keras dari pihak pemilik kios karena dinilai telah mengusik ruang privasi keluarganya.
”Mereka periksa kios, saya terima. Mereka sita rokok, saya terima. Tapi kenapa harus sampai masuk ke dalam kamar? Kamar itu adalah ruang pribadi, tempat saya tidur, tempat istri dan anak saya beristirahat,” keluh Budiman dengan nada kecewa.
Ia menuturkan bahwa di dalam kamar tersebut hanya terdapat pakaian serta barang-barang pribadi milik keluarganya, bukan tempat penyimpanan barang dagangan. Masuknya petugas ke ruang privat tersebut membuat ia dan keluarganya merasa sangat tidak nyaman dan terintimidasi secara psikologis.
Atas kejadian tersebut, Budiman mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) serta payung hukum yang digunakan oleh petugas Satpol PP SBD dan Bea Cukai saat melakukan operasi penertiban. Ia meminta kejelasan apakah pemeriksaan terhadap barang kena cukai memang membenarkan aparat masuk hingga ke kamar tidur warga.
”Ini yang menjadi pertanyaan besar saya. Apakah sudah menjadi bagian dari aturan jika pemerintah daerah melalui dinas terkait bersama Pol PP memeriksa sampai ke kamar-kamar? Kalau memang aturannya begitu, tolong tunjukkan dasar hukum dan surat perintahnya secara jelas,” tegas Budiman.
Budiman menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Sumba Barat Daya. Namun, ia mengingatkan agar penegakan aturan di lapangan tidak dilakukan secara serampangan hingga mengabaikan hak-hak dasar dan privasi masyarakat sipil.
”Saya bukan membela rokok ilegal. Kalau memang melanggar aturan, silakan disita. Tapi tolong, pemeriksaan harus sesuai prosedur dan menghargai hak privasi warga. Jangan sampai razia rokok justru berubah menjadi penggeledahan rumah tanpa batas,” tambahnya.
Selain persoalan privasi, operasi penyitaan tersebut juga berdampak langsung pada kondisi ekonomi Budiman sebagai pedagang kecil. Ia menaksir total kerugian materiil akibat penyitaan sejumlah merek rokok tersebut mencapai kurang lebih Rp8 juta.
”Rokok yang disita itu nilainya kurang lebih Rp8 juta. Itu murni modal usaha saya. Saya ikhlas menerima kerugian itu jika memang sesuai dengan aturan yang berlaku, namun saya berharap pemerintah bisa bertindak lebih adil dan teliti,” ungkap Budiman.
Ia berharap aparat penegak hukum tidak hanya menyasar warung atau kios-kios kecil di tingkat pengecer, sementara distributor atau pemain besar di balik peredaran rokok ilegal justru luput dari penindakan. Menurutnya, ketelitian dan keadilan dalam penegakan hukum sangat dinantikan oleh para pelaku usaha kecil.
Persoalan lain yang turut disoroti Budiman adalah minimnya transparansi administrasi pasca-penyitaan barang. Ia mengaku tidak menerima berita acara penyitaan yang rinci maupun tanda terima resmi terkait jumlah pasti dan jenis rokok yang diangkut oleh petugas.
”Saya meminta dengan hormat, tolong berikan saya berita acara yang jelas. Berapa bungkus yang disita, merek apa saja, dan ke mana barang bukti itu dibawa. Dokumen itu penting agar saya memiliki bukti yang sah dan proses ini berjalan transparan,” harapnya.
Menanggapi keluhan serius dari pelaku usaha tersebut, Kepala Biro BerantasTipikorNews.co.id menilai bahwa setiap tindakan aparat di lapangan harus berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi warga negara. Ketiadaan berita acara penyitaan serta masuknya petugas ke ruang privat tanpa penjelasan hukum yang memadai berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Pihak redaksi BerantasTipikorNews.co.id pun mendorong pimpinan Satpol PP Kabupaten Sumba Barat Daya serta instansi Bea Cukai terkait untuk segera memberikan klarifikasi resmi. Penjelasan terbuka sangat diperlukan guna meluruskan duduk perkara, sekaligus memastikan bahwa seluruh tahapan penertiban rokok ilegal di lapangan telah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
