MOROWALI UTARA —BTN 19/11/2026- Luka agraria di Morowali Utara kembali menganga lebar setelah terungkapnya dugaan cacat hukum dan pelanggaran prosedur serius dalam penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 0042 Tahun 2009 seluas 3.164 hektare. Sertifikat konsesi perkebunan yang tercatat atas nama PTPN XIV,yang dalam dinamika operasionalnya bersinggungan dengan PTPN I Regional 8,diduga kuat menelan habis wilayah permukiman serta lahan milik warga di Desa Era. Alih-alih menghadirkan kesejahteraan, terbitnya izin seluas ribuan hektare itu justru memperlihatkan wajah beringas praktik mafia tanah yang menginjak-injak hak rakyat di atas tanah kelahirannya sendiri.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

​Tudingan cacat hukum tersebut bukan sekedar celoteh tanpa dasar, melainkan beranjak dari fakta lapangan yang dinilai sudah gamblang terlihat oleh mata. Narasumber menegaskan bahwa HGU 0042 Tahun 2009 terbit dengan melabrak prosedur baku yang seharusnya menjadi syarat mutlak sebelum sebuah hak atas tanah negara diberikan. Secara akal sehat hukum pertanahan, sungguh janggal dan patut dipertanyakan ketika sebuah konsesi perkebunan raksasa bisa berdiri di atas rumah-rumah warga yang telah lama dihuni.

​Kejanggalan kian telanjang ketika menelisik proses penerbitan HGU yang disinyalir kuat hanya lahir dari meja administrasi tanpa pernah menginjakkan kaki pada pengukuran lapangan yang sah. Berdasarkan kesaksian yang merujuk sejak tahun 2006, tidak pernah ada pengukuran di lapangan yang dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan. Absennya pengukuran fisik ini memunculkan aroma busuk dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang seolah memuluskan terbitnya luasan 3.164 hektare secara serampangan.

​Fenomena konflik di Desa Era ini pun menjadi potret jungkir balik yang menyayat rasa keadilan publik. Jika di banyak tempat warga kerap dituding menyerobot lahan konsesi, di sini justru peta HGU-lah yang masuk menerobos dan “menelan” satu kampung beserta hak milik warga. Bukan hanya kebun atau lahan di luar desa yang terdampak, bahkan kawasan desa dan permukiman warga pun ikut tercekik dalam klaim luasan tersebut.

​Persoalan ini bahkan telah dibawa ke ranah penegakan hukum dengan melaporkannya ke pihak Kejaksaan atas dugaan permainan mafia tanah. Langkah pelaporan ini menjadi ujian nyata bagi aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata terhadap kejanggalan penerbitan HGU oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Publik menuntut agar penyidikan berjalan tegas dan transparan guna menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya izin yang merampas ruang hidup masyarakat.

​Lebih ironis lagi, jalan keluar yang seharusnya ditempuh secara legal justru seakan diabaikan demi mempertahankan ego penguasaan lahan di lapangan. Secara normatif, revisi HGU hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan pemegang hak atau melalui putusan pengadilan. Namun alih-alih menempuh mekanisme revisi untuk menertibkan tumpang tindih dengan permukiman warga, pihak di lapangan justru dituding melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan haknya.

​Ketegangan di lapangan semakin runcing ketika muncul tudingan keterlibatan aparat TNI serta dugaan tindakan pemukulan terhadap warga. Pola pendekatan keras dan represif terhadap rakyat yang menuntut haknya jelas mencederai prinsip negara hukum dan martabat kemanusiaan. Warga yang semestinya dilindungi justru diperlakukan seolah-olah sebagai pihak yang bersalah di tanah mereka sendiri.

​Di tengah kisruh tersebut, perdebatan soal peralihan nama atau status pengelolaan antara PTPN XIV, PTPN I, dan PTPN I Regional 8 juga menjadi sorotan tajam. Bagi masyarakat terdampak, perubahan struktur, perampingan, maupun administrasi balik nama di tubuh perusahaan negara tidak boleh mengaburkan fakta bahwa HGU awal tercatat milik PTPN XIV. Dalih restrukturisasi korporasi negara tidak dapat dijadikan karpet merah untuk mengubur cacat prosedur sejak awal terbitnya HGU tersebut.

​Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, hak keperdataan seseorang atas tanah dan tempat tinggal adalah hak fundamental yang melekat pada dirinya sejak lahir. Hak asasi manusia menuntut penghormatan mutlak dari siapa pun, termasuk negara beserta perangkat dan badan usahanya. Ketika hak keperdataan dan hak asasi masyarakat diabaikan atas nama kepentingan perusahaan negara, maka yang sedang terjadi adalah kemunduran serius dalam perlindungan hak warga.

​Sorotan pedas juga mengarah kepada Pemerintah Daerah yang dinilai kurang sigap dan belum menunjukkan keberpihakan yang memadai dalam melindungi warganya. Dalam situasi konflik agraria yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah daerah seharusnya tampil aktif, proaktif, dan hadir langsung menengahi persoalan, minimal melalui langkah mediasi yang adil. Membiarkan warga berhadapan sendirian dengan tekanan sengketa lahan hanya akan memperdalam penderitaan rakyat di akar rumput.

​Kelambanan dan sikap abai dari pemangku kepentingan hanya akan memperbesar potensi gesekan sosial yang merugikan semua pihak. Negara dan pemerintah daerah tidak boleh membiarkan keadilan agraria terasa jauh dari jangkauan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada tanah. Keberanian menegakkan aturan dan melindungi warga merupakan tolak ukur sejati hadirnya negara di tengah konflik.

​Pemberitaan ini disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, dengan mengedepankan prinsip keberimbangan (cover both sides), akurasi, dan asas praduga tak bersalah. Redaksi memberikan kesempatan yang sama kepada PTPN I Regional 8, pihak terkait PTPN XIV maupun PTPN I, BPN, aparat terkait, serta Pemerintah Daerah untuk menyampaikan hak jawab, bantahan, atau klarifikasi resmi guna melengkapi informasi publik.

​Redaksi terus berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna mendapatkan konfirmasi lanjutan atas tudingan cacat hukum penerbitan HGU 0042 Tahun 2009 seluas 3.164 hektare tersebut. Publik kini menanti langkah nyata penegakan hukum dan penyelesaian yang berkeadilan agar hak-hak masyarakat di Desa Era tidak terus dikorbankan.