WAINGAPU, BTN – Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kembali menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang melalui Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026–2045. Namun, di tengah berbagai potensi budaya, seni, kerajinan, dan kreativitas masyarakat yang belum sepenuhnya dikembangkan secara maksimal, publik tentu berharap rencana tersebut tidak sekedar menjadi agenda seremonial dan dokumen yang berakhir di meja birokrasi. 19/11/2026
Kegiatan konsultasi publik berlangsung Kamis, 19 November 2026, di Aula Patola Ratu, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur serta melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, perangkat daerah terkait, dan berbagai pemangku kepentingan.
Penyusunan Rindekraf 2026–2045 disebut sebagai langkah strategis untuk menentukan arah pengembangan ekonomi kreatif Sumba Timur selama dua dekade mendatang. Akan tetapi, pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah daerah adalah sejauh mana perencanaan tersebut mampu memberikan perubahan nyata terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, pengrajin, seniman, dan kelompok kreatif yang selama ini berjuang secara mandiri.
Sumba Timur memiliki kekayaan budaya dan potensi lokal yang tidak sedikit. Tenun ikat, kerajinan tradisional, seni, budaya, pariwisata, serta berbagai produk kreatif masyarakat merupakan aset daerah yang seharusnya mampu menjadi sumber penghasilan dan kekuatan ekonomi.
Ironisnya, potensi besar tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila hanya dijadikan bahan kajian, materi seminar, atau slogan pembangunan tanpa dukungan nyata berupa akses pasar, pembinaan berkelanjutan, modal usaha, teknologi, promosi, serta perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif lokal.
Konsultasi publik ini seharusnya menjadi ruang untuk membedah persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat, bukan sekedar menyampaikan paparan dan menyusun konsep yang terdengar indah di atas kertas.
Pemerintah daerah dituntut berani menetapkan target yang jelas, program prioritas yang terukur, alokasi anggaran yang transparan, serta mekanisme pengawasan agar Rindekraf tidak menjadi dokumen perencanaan yang kehilangan arah ketika memasuki tahap implementasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur yang menghadiri kegiatan tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang dihimpun benar-benar menjadi dasar kebijakan pemerintah, bukan sekadar formalitas konsultasi publik yang dilakukan demi memenuhi tahapan administrasi.
Pengembangan ekonomi kreatif tidak cukup hanya dengan membicarakan potensi. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa pemerintah hadir, memberikan pendampingan, membuka akses pemasaran, meningkatkan kualitas produk, serta menciptakan peluang ekonomi yang dapat dirasakan langsung.
Jika rencana induk ini benar-benar disusun untuk kepentingan pembangunan daerah, maka pelaku ekonomi kreatif harus menjadi subjek utama, bukan hanya objek dalam kegiatan konsultasi maupun laporan program pemerintah.
Rencana Induk Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026–2045 harus mampu menjawab persoalan mendasar: bagaimana produk lokal dapat menembus pasar nasional, bagaimana pengrajin memperoleh pendapatan yang layak, bagaimana anak muda mendapatkan lapangan pekerjaan, dan bagaimana kekayaan budaya daerah dapat dikembangkan tanpa kehilangan identitasnya.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana proses penyusunan dokumen tersebut dilakukan, siapa saja yang terlibat, berapa anggaran yang dialokasikan, serta bagaimana hasil perencanaan akan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai setelah konsultasi publik selesai, dokumentasi kegiatan dipublikasikan, dan dokumen perencanaan disahkan, masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama tanpa perubahan berarti.
Pembangunan ekonomi kreatif tidak membutuhkan sekadar janji dan konsep. Sumba Timur membutuhkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, program yang dapat diukur keberhasilannya, serta pelaksanaan yang transparan dan bertanggung jawab.
Piter Sumba Timur.






