Banggai Laut, Sulteng, BTN — 10/09/2025 – Isu tunggakan pembayaran jasa medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banggai Laut yang telah berlarut-larut kini menjadi semakin kusut.
Berawal dari dugaan penyelewengan dana BPJS yang menguap ke tangan pribadi pejabat, kini publik disuguhi drama saling bantah dari para pihak terkait.
Alih-alih mendapatkan kejelasan, respons yang ada justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan yang tajam dan pedas.
Semua bermula dari sebuah postingan di media sosial Facebook oleh akun bernama Andi Bur Saudagar. Postingan tersebut menuding dana jasa medis BPJS senilai Rp 2 miliar yang seharusnya menjadi hak tenaga kesehatan, kini terkatung-katung lantaran diduga telah “dipinjam secara pribadi” oleh bupati.
Lebih absurdnya, disebutkan bahwa Direktur RSUD yang mengkonfirmasi langsung adanya pinjaman tersebut.
Situasi ini memicu kecaman keras dari publik.
Berbagai komentar di media sosial mencerminkan kemarahan dan desakan agar penegak hukum bertindak.
“Aduh sudah ketahuan yang ba pinjam,
kejaksaan harus bergerak,” tulis salah satu warganet, mencerminkan hilangnya kepercayaan masyarakat.
Respons Kontradiktif dari Pejabat Tinggi
Menanggapi gejolak ini, baik Ketua DPRD maupun Direktur RSUD memberikan respons yang, ironisnya, justru membantah tudingan tersebut secara keras.
Ketua DPRD Patwan Kuba dengan tegas membantah isu pinjaman bupati. “Ini tidak benar, Bapak Bupati pinjam uang. Sudah ditanggapi oleh pihak RS dan BPKAD lalu, waktu pemberitaan awal,” ujarnya. Ia juga mengoreksi data soal sisa anggaran daerah (SILPA) yang beredar.
Menurutnya, hasil audit BPK menunjukkan SILPA tahun 2024 hanya sekitar Rp 30,25 miliar, jauh dari angka Rp 56 miliar yang disebutkan di media sosial.
Direktur RSUD Balut, pihak yang dituding sebagai sumber konfirmasi, juga ikut membantah habis-habisan. Ia menyebut tudingan itu sebagai fitnah. “Tabe, saya tidak pernah dimintai keterangan terkait peminjaman, itu fitnah… Tabe Pak,” bantahnya.
Ia menambahkan bahwa uang jasa BPJS sudah disetor ke kas daerah sejak tahun 2023 dan akan dibayar tahun ini, menunggu penetapan APBD Perubahan.
Namun, penjelasan ini tidak serta merta membuat publik puas. Pernyataan bahwa dana sudah ada di kas daerah, tetapi pembayarannya harus menunggu APBD Perubahan, menjadi poin kritis yang dipertanyakan.
Seperti yang diutarakan Andi Bur Saudagar, “Uangnya kan sudah ada disetorkan ke kas daerah, kenapa lagi mau dianggarkan?
Pertanyaannya, dimanakah dana yang sudah disetorkan itu?
Seharusnya sudah terbayarkan, bukan lagi mau dianggarkan di APBD Perubahan.”
Selain itu, Ketua DPRD Patwan Kuba juga membenarkan adanya pengadaan HP untuk pimpinan yang memicu protes. Menurutnya, pengadaan ini dilakukan demi transparansi karena HP lebih praktis untuk mendokumentasikan dan memposting kegiatan di media sosial.
Namun, di tengah keterlambatan pembayaran gaji para tenaga medis, alokasi anggaran fantastis untuk ponsel ini terasa sangat melukai hati masyarakat.
Di balik saling bantah dan penjelasan pejabat, nasib para tenaga medis tetap terkatung-katung.
Mereka kini berada dalam ketidakpastian, menunggu pengembalian dan pembayaran hak yang telah tertunda selama ini.
Pertanyaan kritis publik tetap menggantung: jika tidak ada dana yang dipinjam dan uangnya sudah di kas daerah, mengapa pembayaran tidak kunjung dilakukan dan harus menunggu proses birokrasi yang panjang? Pertanyaan ini menuntut jawaban yang jujur, bukan sekadar bantahan.
