KUPANG, NTT, BTN – Di atas meja birokrasi, sebuah keputusan mungkin hanyalah deretan angka efisiensi dan rasionalisasi fiskal. Namun, bagi ribuan ruang kelas di pelosok Nusa Tenggara Timur (NTT), keputusan merumahkan hampir 9.000 tenaga PPPK—yang mayoritas adalah guru—adalah sebuah tragedi kemunduran pendidikan yang nyata. 28/02/2026
Kebijakan ini memicu gelombang tanya: Apakah masa depan anak-anak NTT kini hanya dihitung berdasarkan logika neraca dan angka statistik?
Selama ini, guru honorer dan PPPK adalah “pasukan garis depan” yang menambal kegagalan negara dalam menyediakan akses pendidikan yang merata. Mereka hadir di gedung-gedung sekolah yang retak, menempuh perjalanan berkilo-kilometer, dan menjadi harapan tunggal bagi anak-anak di daerah pinggiran untuk memutus rantai kemiskinan struktural.
Namun, ironi terjadi. Ketika sistem keuangan terguncang, sektor pendidikan justru menjadi yang pertama dikorbankan.
Pendidikan tidak pernah lahir dari dinginnya kalkulator. Ia hidup dari relasi manusia, kehadiran guru, dan proses panjang yang tidak bisa dihitung per triwulan anggaran,” ungkap sebuah pernyataan kritis yang menyoroti arah kebijakan pemerintah saat ini.
Merumahkan ribuan guru di daerah tertinggal bukan sekadar masalah administrasi kepegawaian, melainkan sebuah pesan politik yang pahit: Bahwa pendidikan belum menjadi prioritas utama. Ketika guru dianggap sebagai beban anggaran, negara secara tidak langsung sedang mengurangi investasinya pada peradaban.
Keputusan ini lahir dari meja-meja rapat yang jauh dari realitas panasnya perjalanan menuju sekolah terpencil atau pemandangan anak-anak yang belajar di atas bangku kayu lapuk. Jika ruang pengabdian para guru ini ditutup, maka negara sebenarnya sedang menunda masa depannya sendiri.
Pemerintah harus berhenti melihat sektor pendidikan sebagai pos pengeluaran (cost center) dan mulai melihatnya sebagai fondasi keberlangsungan bangsa (investment). Mengorbankan guru berarti:
- Menciptakan pengangguran baru di tengah ketidakpastian ekonomi.
- Menelantarkan hak belajar anak-anak di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
- Mendelegitimasi slogan “Pembangunan Manusia Unggul”.
Publik kini mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan rasionalisasi ini. Sejarah akan mencatat dengan keras bangsa yang salah menempatkan prioritasnya. Jangan biarkan pintu kelas tertutup karena tidak ada lagi guru yang menunggu di sana.
Sudah saatnya negara hadir, bukan untuk berhitung untung-rugi, tapi untuk menjamin tiap anak negeri tetap memiliki mimpi.
