SALAKAN, BTN – Wajah parlemen Banggai Kepulauan (Bangkep) tercoreng hebat. Ketua DPC Partai Hanura Bangkep, Jupri Hermawan, meledakkan mosi tidak percaya secara terbuka terhadap pimpinan DPRD Bangkep pada Rabu (8/4/2026). Langkah ini bukan lagi sekedar teguran administratif, melainkan serangan telak terhadap integritas dan profesionalisme lembaga yang seharusnya menjadi representasi rakyat.
Melalui surat terbuka bertajuk “Dengan Terpaksa”, Jupri Hermawan membongkar perilaku “bungkam” pimpinan DPRD yang dinilai telah melecehkan etika kelembagaan. Surat resmi partai yang telah dilayangkan sejak dua bulan lalu hanya menjadi penghuni laci tak bertuan.
Jika mengurus selembar kertas saja butuh waktu berbulan-bulan, maka jangan salahkan rakyat jika mereka menganggap DPRD Bangkep hanyalah pajangan birokrasi yang lumpuh!” tegas Jupri dengan nada getir.
Dalam rilisnya, Jupri menanggalkan bahasa diplomatis dan menggantinya dengan kritik “pedas” yang menghujam jantung kinerja dewan:
Administrasi “Sampah”: Menahan surat koordinasi selama dua bulan bukan lagi soal teknis, melainkan penghinaan sengaja terhadap fungsi partai politik. Jupri menyebut ini sebagai “sabotase administratif” terhadap agenda evaluasi partai.
Pimpinan “Pengecut” & Komunikasi Buntu: Jupri membeberkan fakta memuakkan; nomor telepon yang tidak aktif dan pimpinan yang mendadak “hilang” saat hendak dikonfirmasi. Gedung rakyat kini dituding berubah menjadi benteng tertutup yang antikritik.
Defisit Kapabilitas: Hanura secara frontal menggugat: Jika DPRD gagal menjalankan fungsi komunikasi paling dasar, lantas dengan logika apa mereka mengklaim mampu mengawal aspirasi ribuan rakyat Bangkep?
Jupri menutup suratnya dengan menyentil jargon lokal “Baku Mangarti”. Namun, kali ini maknanya telah bergeser dari sekedar pengertian menjadi tuntutan harga diri.
Baku mangarti itu soal profesionalitas, bukan alasan untuk memaklumi kemalasan! DPRD sedang mati suri, dan jika mereka tidak segera bangun, maka kehancuran fungsi legislasi di Bangkep tinggal menunggu waktu,” tambahnya.
Hingga rilis ini disebarluaskan, Ketua DPRD Banggai Kepulauan masih memilih bersembunyi di balik bungkamnya sekretariat. Tidak adanya klarifikasi semakin mempertegas stigma publik bahwa DPRD Bangkep sedang mengalami krisis kepemimpinan yang akut dan degradasi moral kerja.
DPC Hanura Bangkep kini menantang: Apakah pimpinan DPRD akan segera keluar dari zona nyaman “tidur panjangnya”, atau membiarkan marwah lembaga ini terus membusuk di mata konstituen?.
