TOJO UNA-UNA, SULTENG BTN 21/11/2026-Rapat evaluasi kerja sama publikasi media bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada Kamis (19/11/2026) berubah menjadi perdebatan panas setelah sejumlah pekerja pers mempersoalkan pernyataan seorang oknum wartawan berinisial BD, yang disebut menjabat Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pro Jurnalis Siber (PJS). Dalam forum resmi tersebut, pernyataan BD dinilai sejumlah peserta melampaui batas kewenangan organisasi profesi dan memicu reaksi keras dari insan pers lintas media.
Pertemuan yang seharusnya membedah efektivitas kerja sama Memorandum of Understanding (MoU), transparansi anggaran publikasi, serta peningkatan mutu karya jurnalistik itu justru terseret pada polemik soal klaim otoritas di lapangan. Sejumlah jurnalis yang mengikuti rapat mencatat adanya gestur dan pernyataan BD yang mengesankan seolah dirinya memiliki wewenang mengatur, mengawasi, bahkan mendikte wartawan lain yang bertugas di Kabupaten Tojo Una-Una.
Berdasarkan keterangan sejumlah peserta forum, ketegangan memuncak ketika BD menyinggung keberadaan wartawan baru dan melontarkan pernyataan bahwa jurnalis yang baru bertugas di wilayah tersebut perlu melapor serta memperkenalkan diri kepadanya. Pernyataan itu seketika memantik penolakan terbuka karena dinilai tidak memiliki sandaran regulasi maupun etika jurnalistik yang berlaku di Indonesia.
”Wartawan baru harus melapor? Ini kelewatan!” ucap Ahmad dalam rapat tersebut, mempertanyakan secara langsung dasar hukum dan legitimasi organisasi atas tuntutan pelaporan serta pengakuan diri kepada sesama jurnalis.
Kritik tajam dan pedas juga datang dari Hermanius Burunaung, C.BJ., C.EJ., C.In., Pimpinan Redaksi Berantastipikornews.co.id, yang menilai pernyataan BD sebagai bentuk penyalahgunaan peran struktural organisasi untuk membangun dominasi personal atas profesi jurnalis. “Seharusnya wartawan inisial BD sadar diri sampai sejauh mana penguasaan yang telah diberikan oleh pimpinan organisasi. Kalau begini, gila profesi namanya!” kata Hermanius Burunaung, C.BJ., C.EJ., C.In., Pimpinan Redaksi Berantastipikornews.co.id.
Hermanius Burunaung, C.BJ., C.EJ., C.In., menilai tindakan memosisikan diri seolah pemimpin tunggal bagi seluruh jurnalis di daerah merupakan kekeliruan fatal yang mencederai prinsip kesetaraan profesi. “Jangan karena mendapat kepercayaan menduduki jabatan di organisasi, kemudian merasa menjadi pimpinan seluruh wartawan di daerah. Kewenangan organisasi itu ada batasnya, bukan untuk mengatur dan mengendalikan profesi orang lain. Kalau sampai merasa paling berkuasa dan semua wartawan harus tunduk kepadanya, itu bukan lagi profesionalisme, melainkan sudah mengarah pada gila jabatan dan gila profesi,” ujarnya dengan nada keras.
Menurut para pekerja pers yang hadir, forum evaluasi kerja sama pemerintah daerah bukan panggung untuk memamerkan superioritas jabatan organisasi maupun menciptakan pola relasi feodal di kalangan wartawan. Mereka menegaskan bahwa pengurus organisasi profesi hanya berwenang membina dan mengadvokasi anggota internalnya, bukan bertindak layaknya penguasa wilayah yang menuntut penghormatan dari jurnalis media lain.
Dalam tanggapannya, Hermanius Burunaung, C.BJ., C.EJ., C.In., Pimpinan Redaksi Berantastipikornews.co.id, mengecam keras anggapan bahwa seluruh wartawan harus tunduk meminta pengakuan kepada pengurus organisasi tertentu. “Jangan mentang-mentang punya jabatan, lalu merasa semua wartawan harus melapor dan meminta pengakuan. Siapa yang memberikan kewenangan untuk memimpin seluruh wartawan? Wartawan bukan bawahan pribadi seseorang,” tegas Hermanius Burunaung, C.BJ., C.EJ., C.In.
Ia menekankan bahwa setiap jurnalis bekerja berdasarkan mandat perusahaan pers masing-masing serta memikul tanggung jawab hukum secara mandiri atas setiap produk jurnalistik yang diterbitkan. “Kita semua punya perusahaan pers, punya tanggung jawab hukum masing-masing, dan punya kemerdekaan penuh dalam menjalankan tugas jurnalistik. Jangan mengubah organisasi profesi menjadi seolah-olah kerajaan pribadi,” kata Hermanius Burunaung, C.BJ., C.EJ., C.In., Pimpinan Redaksi Berantastipikornews.co.id.
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan wartawan menjalankan tugas jurnalistik di bawah naungan perusahaan pers berbadan hukum serta berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Tidak terdapat satu pun pasal dalam regulasi pers nasional yang memberi mandat kepada pengurus organisasi profesi untuk mewajibkan wartawan dari media lain melapor atau meminta izin peliputan.
Sejumlah pengamat dan praktisi media lokal menilai kegaduhan yang dipicu pernyataan oknum pengurus organisasi dalam forum MoU tersebut justru merugikan marwah pers di hadapan pemerintah daerah. Alih-alih menunjukkan standar profesionalisme dan akuntabilitas kemitraan media, perdebatan soal klaim kekuasaan internal justru mengaburkan agenda utama evaluasi penggunaan anggaran publikasi daerah.
Hingga naskah berita ini diterbitkan pada Edisi Khusus Jumat (20/11/2026), pihak oknum Wasekjen PJS berinisial BD belum menyampaikan tanggapan maupun klarifikasi resmi atas kritik keras yang dilontarkan para wartawan peserta forum. Redaksi masih terus berupaya menghubungi pihak terkait guna memperoleh penjelasan langsung agar pemberitaan berjalan berimbang.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada BD maupun pihak pengurus organisasi terkait. Seluruh kritik keras dalam pemberitaan ini disampaikan secara proporsional melalui kutipan langsung narasumber berdasarkan fakta kejadian di forum resmi demi menjaga akurasi, keberimbangan, dan profesionalisme pers.
Pewarta: Ahmad Tuliabu
Editor: Tim Redaksi Berantastipikornews.co.id






