PALU, BTN — Program beasiswa unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Berani Cerdas, kini menjadi sorotan tajam dan memicu gelombang protes. Program yang kerap diklaim telah menyasar puluhan ribu penerima manfaat tersebut dinilai kian melenceng dari prinsip keadilan sosial, seiring dengan mencuatnya dugaan praktik tebang pilih dan diskriminasi akademis dalam proses seleksinya. 2/10/2026
Kekecewaan mendalam menyelimuti kalangan mahasiswa program studi keagamaan Islam, khususnya para calon kader Dai asal Sulteng. Mereka merasa dianaktirikan dan disisihkan dari daftar penerima bantuan biaya pendidikan daerah, padahal sama-sama menyandang status sebagai anak daerah yang menuntut ilmu di perguruan tinggi.
Praktik penyaringan penerima beasiswa ini ditengarai sengaja mengondisikan prioritas hanya pada program studi atau jurusan tertentu yang dianggap linier dengan kebutuhan industri dan birokrasi pragmatis. Kebijakan sektoral ini secara langsung memberangus kesempatan para mahasiswa keagamaan untuk mendapatkan hak alokasi dana bantuan pendidikan dari pemerintah daerah.
Langkah Pemprov Sulteng yang menganakemaskan jurusan tertentu lantas memantik kritik keras dari civitas akademika. Seorang perwakilan mahasiswa keagamaan asal Palu menyuarakan keresahan mendalam atas orientasi pembangunan daerah yang terkesan mengesampingkan pembentukan karakter dan benteng spiritual masyarakat.
”Kami juga anak daerah yang ingin berkontribusi membangun Sulawesi Tengah dari sisi moral dan spiritual. Mengapa program studi keagamaan seperti kaderisasi Dai seolah dianggap tidak bernilai? Apakah pembangunan daerah ini hanya sebatas fisik infrastruktur dan ekonomi semata, sementara benteng moral masyarakat diabaikan?” tegasnya dengan nada sarat kekecewaan.
Fenomena dugaan diskriminasi ini berbanding terbalik dengan narasi manis dan sosialisasi masif yang gencar dikampanyekan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam berbagai kesempatan publik, Pemprov Sulteng berulang kali menjamin bahwa program Berani Cerdas dirancang secara inklusif tanpa pembatasan jurusan bagi seluruh putra-putri daerah.
Namun, realitas di lapangan justru menyingkap tabir kontradiktif mengenai minimnya transparansi, ketidakpastian pencairan dana bagi mahasiswa baru, hingga pemberlakuan kuota ketat yang memojokkan klaster keagamaan. Janji kesetaraan akses pendidikan tinggi yang didengungkan dinilai hanya menjadi retorika manis di atas kertas.
Pengabaian terhadap sektor pendidikan keagamaan dipandang sebagai langkah mundur dalam strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang di Sulawesi Tengah. Padahal, keberadaan para kader Dai dan tokoh agama memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial, merawat kerukunan antarumat, serta memagari moral generasi muda dari dekadensi akhlak.
Sikap tertutup dan kriteria seleksi yang bias industri ini memicu desakan keras agar jajaran pimpinan daerah tidak menutup mata terhadap ketimpangan yang terjadi. Pemprov Sulteng dituntut untuk segera menghentikan komersialisasi dan pembatasan hak pendidikan yang menciderai keadilan bagi seluruh anak bangsa.
Atas kondisi tersebut, mahasiswa mendesak Gubernur dan Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah untuk melakukan evaluasi total serta audit transparan terhadap sistem seleksi beasiswa Berani Cerdas. Mereka menuntut pemerataan dan keadilan distribusi bantuan tanpa diskriminasi program studi, demi menjamin hak dasar setiap anak daerah dalam menempuh pendidikan.
