Berantastipikornews.co.id-Banggai Sulteng – Kasus dugaan korupsi yang melibatkan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Uso Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dengan anggaran Berkisar 800san juta semakin mengguncang publik.hingga kini masih menggantung, tanpa kejelasan hukum yang pasti, meski sudah dilaporkan di Kejaksaan Banggai,
Beberapa Tokoh Masyarakat angkat bicara. dan mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap lambannya proses audit yang dilakukan oleh Inspektorat Banggai.ditegaskan, bahwa jika tidak ada perkembangan yang signifikan dan laporan audit tersebut tidak segera diserahkan ke Kejaksaan selesai Lebaran ini akan ada Demo Besar Besaran terhadap Kinerja Inspektorat yang dinilai Menutup-nutupi kasus yang sedang bergulir di Desa Uso ini,
“Laporan ini sudah kami ajukan sejak tahun 2023 silam, tapi sampai sekarang masih mandek.di Inspektorat, Kalau tidak ada tindakan jelas hingga selesai Lebaran ini.selesai kami Demo Inspektorat,kasus ini kami akan bawa langsung ke Kejati Sulteng” tegasnya,kamis (13/3/2025), dengan nada yang penuh tekanan.
Tuntutan tegas ini datang setelah proses audit yang sudah berlangsung terlalu lama, yang menurutnya bisa menimbulkan dugaan adanya upaya penghambatan atau pembiaran dalam penuntasan kasus korupsi besar ini. Dengan kerugian negara mencapai Ratusan Juta begini,,ia juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMDesa Yang di anggarkan melalui desa.
“Jangan biarkan publik berpikir ada pihak-pihak yang dilindungi. Inspektorat Banggai harus segera bertindak!” tegasnya lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Inspektorat Banggai belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut. Sementara itu, masyarakat Desa Uso semakin berharap agar aparat penegak hukum dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi yang merugikan negara ini.
Kasus ini tak hanya menjadi perhatian warga Uso saja, tetapi juga mengundang sorotan dari seluruh Indonesia. Kejadian ini memicu diskusi serius mengenai pengelolaan dana BUMDes yang harus bebas dari penyalahgunaan. Publik semakin menanti tindakan tegas dari aparat penegak hukum agar kasus ini segera mendapat keadilan yang pantas.
Pimred
