SUMBA TIMUR, BTN – Sikap Kepala Depot Pertamina Kabupaten Sumba Timur yang tidak bersedia menemui wartawan saat hendak dimintai klarifikasi pada Selasa, 3 November 2026, menuai tanda tanya besar di tengah keresahan masyarakat terkait persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Sumba. 11/11/2026
Kedatangan wartawan Berantas Tipikor New bersama wartawan Suara Rakyat ke kantor Depot Pertamina bertujuan menjalankan fungsi kontrol sosial dan memperoleh penjelasan resmi mengenai persoalan distribusi serta ketersediaan BBM yang hingga kini menjadi keluhan masyarakat.
Setibanya di kantor, kedua wartawan melapor kepada petugas keamanan (security), kemudian diarahkan untuk mengisi buku tamu. Setelah proses administrasi selesai, petugas keamanan menghubungi Kepala Depot Pertamina melalui telepon seluler.
Namun, berdasarkan keterangan petugas keamanan kepada wartawan, Kepala Depot disebut tidak memberikan izin untuk menerima kedatangan awak media.
Petugas keamanan juga menyampaikan bahwa apabila wartawan ingin memperoleh penjelasan, mereka dapat menghubungi pihak Pertamina di Kupang.
“Kami di sini hanya menyalurkan BBM. Itu perintah dari provinsi,” demikian keterangan petugas keamanan kepada wartawan.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan mendasar: Jika pimpinan Depot Pertamina di daerah tidak bersedia memberikan penjelasan kepada publik, lalu kepada siapa masyarakat harus meminta pertanggungjawaban atas persoalan distribusi BBM di Sumba Timur?
KELANGKAAN BBM JANGAN DIJADIKAN PERSOALAN TANPA PENJELASAN!
Fakta di lapangan yang menjadi perhatian masyarakat adalah antrean kendaraan yang terus terlihat di sejumlah SPBU. Kendaraan roda dua hingga kendaraan roda dua belas ikut mengantre untuk mendapatkan BBM.
Kondisi ini menimbulkan keresahan, sebab BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat. Kelancaran distribusinya berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, transportasi, perdagangan, pelayanan publik, hingga kehidupan masyarakat sehari-hari.
Wartawan datang bukan untuk mencari sensasi, apalagi mengganggu pelayanan Pertamina. Kedatangan tersebut semata-mata untuk meminta klarifikasi atas persoalan yang menjadi perhatian publik.
Karena itu, sikap tidak bersedia menemui wartawan patut disayangkan. Keterbukaan informasi dan komunikasi dengan masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab pelayanan publik.
Jangan sampai muncul persepsi negatif di tengah masyarakat hanya karena tidak adanya penjelasan yang terbuka dari pihak terkait.
DPRD SUMBA TIMUR DIMINTA PANGGIL PIMPINAN DEPOT PERTAMINA!
Berantas Tipikor New mendesak DPRD Kabupaten Sumba Timur, khususnya komisi yang membidangi perekonomian dan energi, agar tidak tinggal diam.
DPRD perlu memanggil pimpinan Depot Pertamina untuk meminta penjelasan secara terbuka mengenai sejumlah persoalan penting:
Apa penyebab antrean panjang dan keluhan kelangkaan BBM di sejumlah SPBU Sumba Timur?
Berapa kuota BBM yang dialokasikan untuk Kabupaten Sumba Timur?
Bagaimana mekanisme distribusi BBM dari Depot ke seluruh SPBU?
Apakah pasokan BBM yang diterima sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
Siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan distribusi BBM di daerah?
Apa fungsi dan kewenangan pimpinan Depot Pertamina di Sumba Timur dalam memastikan kelancaran distribusi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan data, bukan sekedar pernyataan normatif.
PERTAMINA JANGAN TUTUP PINTU TERHADAP KONTROL SOSIAL!
Persoalan BBM bukan persoalan kecil. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana distribusi energi bersubsidi maupun nonsubsidi dilaksanakan, termasuk bagaimana pengawasan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan.
Jika pimpinan Depot merasa seluruh kebijakan distribusi berada di bawah kewenangan Pertamina tingkat provinsi, hal itu tetap harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.
Berantas Tipikor New meminta pihak Pertamina di Kupang maupun manajemen Pertamina yang berwenang memberikan klarifikasi resmi atas persoalan ini.
Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya di tengah antrean BBM yang berkepanjangan. Jangan pula menganggap kehadiran wartawan sebagai gangguan, sebab tugas pers adalah mencari informasi, mengawasi, dan menyampaikan persoalan publik kepada masyarakat.
Hingga berita ini disusun, pihak Kepala Depot Pertamina Kabupaten Sumba Timur belum memberikan penjelasan langsung kepada wartawan terkait persoalan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Depot Pertamina maupun manajemen Pertamina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BERANTAS TIPIKOR NEW – Mengawal Transparansi, Mengungkap Fakta, dan Memperjuangkan Kepentingan Publik.
