TOJO UNA-UNA, BTN — Polemik keberadaan kendaraan roda tiga jenis bajaj dan bentor di Kabupaten Tojo Una-Una terus menjadi perhatian. Selain persoalan legalitas dan aturan operasional, kini muncul keluhan dari pihak pemilik bajaj terkait pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dinilai berlangsung secara sepihak. 18/11/2026
Pemilik bajaj berinisial F.R.N. mengeluhkan pelaksanaan RDP tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya agenda pembahasan RDP. Bahkan, menurut keterangannya, informasi mengenai pelaksanaan RDP baru diketahuinya setelah awak media mendatangi kediamannya untuk melakukan konfirmasi.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan dari pihak pemilik bajaj mengenai keterlibatan mereka dalam pembahasan yang menyangkut keberadaan dan aktivitas usaha transportasi yang mereka jalankan.
Pemilik Bajaj dan Bentor Sama-Sama Mencari Rezeki
Di tengah polemik tersebut, pemilik bajaj menyampaikan bahwa keberadaan bajaj dan bentor pada dasarnya memiliki tujuan yang sama.
“Pemilik bajaj dengan pemilik bentor memiliki maksud yang sama, yaitu sama-sama mencari rezeki. Kami juga hanya ingin mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ungkap pemilik bajaj.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem pelayanan bajaj berbeda dengan pola pelayanan bentor.
“Penumpang untuk bajaj berbasis online, bukan penumpang yang dijemput di jalan, pelabuhan, ataupun pasar. Jadi, sistem pelayanan kami melalui pemesanan online,” jelasnya.
Menurutnya, perbedaan sistem pelayanan tersebut perlu dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun perselisihan antara pemilik bajaj dan komunitas bentor.
Dokumen Resmi Kementerian Perhubungan Jadi Perhatian
Dalam perkembangan pembahasan tersebut, terdapat dokumen resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berupa Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bajaj.
Dokumen bernomor SRUT/AJ.402/DJPD/MXA-00000977/2025 diterbitkan pada 18 Juli 2025 atas nama PT Max Auto Indonesia.
Dalam sertifikat tersebut tercatat kendaraan merek Bajaj tipe RE 4S (PETROL) M/T, dengan jenis mobil penumpang roda tiga dan peruntukan angkutan orang.
Kendaraan tersebut menggunakan mesin satu silinder tunggal berkapasitas 198,88 cc, berbahan bakar bensin, serta memiliki daya motor penggerak maksimum 7,6 kW pada 5.000 rpm.
Dokumen itu juga mencantumkan bahwa kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan unjuk kerja sesuai ketentuan yang tertera dalam sertifikat.
Kapolres Soroti Regulasi dan Keselamatan
Sebelumnya, dalam pembahasan sidang, Kapolres Tojo Una-Una menyampaikan bahwa keberadaan bentor maupun bajaj masih menghadapi persoalan regulasi untuk dapat beroperasi di Kabupaten Tojo Una-Una.
Kapolres menegaskan bahwa kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang melaksanakan kebijakan pemerintah. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan administrasi angkutan umum dan keselamatan berlalu lintas.
Kapolres juga menyoroti sejumlah kecelakaan yang melibatkan bentor serta mengingatkan pengemudi agar selalu menggunakan helm, tidak mengebut, dan berhati-hati ketika membawa penumpang.
DPRD dan Pemerintah Daerah Diharapkan Berikan Penjelasan
Persoalan ini diharapkan mendapat perhatian DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya instansi yang membidangi perhubungan.
Apabila RDP membahas keberadaan serta aktivitas bajaj dan bentor, keterlibatan pihak-pihak yang terdampak menjadi hal penting agar seluruh kepentingan dapat didengar secara berimbang.
Pemilik bajaj dan komunitas bentor sama-sama memiliki kepentingan dalam mencari nafkah. Karena itu, penyelesaian persoalan diharapkan tidak menimbulkan kesan bahwa salah satu pihak diabaikan dalam proses pembahasan.
Pemerintah daerah diharapkan membuka ruang dialog bagi seluruh pihak untuk memperoleh kepastian hukum, menjaga ketertiban lalu lintas, serta memberikan solusi yang adil bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha transportasi tersebut.
Pewarta: Ahmad Tuliabu






