BANGGAI LAUT —BTN 19/11/2026- Pemasangan stiker atau pamflet bernada pembatasan dan eksekusi di bagian depan rumah sekaligus tempat usaha bengkel milik warga di Mominit, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, menuai reaksi keras dan perlawanan hukum. Nasabah bernama Sirajudin R. Enteding resmi mengadukan dugaan pencemaran nama baik ke Polres Banggai Laut pada Kamis, 19 November 2026, setelah mendapati pamflet tersebut terpasang secara sepihak tanpa sepengetahuan dan izinnya.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

​Peristiwa tersebut bermula pada Senin, 16 November 2026, sekitar pukul 18.00 WITA. Saat Sirajudin pulang ke kediamannya di Mominit,yang juga menjadi tempat usaha bengkel miliknya sehari-hari,ia mendapati stiker atau pamflet pemberitahuan menempel di bagian depan bangunan tanpa sepengetahuan maupun seizin dirinya sebagai pemilik rumah.

​Pamflet tersebut memuat peringatan keras yang terbaca terbuka di ruang publik, yakni. “Tanah/bangunan ini merupakan kredit BRI, dilarang melakukan tindakan apapun terhadap tanah atau bangunan termasuk namun tidak terbatas pada menguasai, menyewa, mengubah bentuk/tata susunan proses eksekusi dan merusak plang/pengumuman ini tanpa persetujuan tertulis dari Bank BRI.”

​Sirajudin mengakui bahwa dirinya memang memiliki fasilitas pinjaman kredit pada Bank BRI KCP Banggai. Namun, ia menilai pemasangan pamflet bernuansa eksekusi secara sepihak di depan rumah sekaligus bengkelnya telah merugikan sekaligus mempermalukannya di lingkungan sekitar maupun di mata para pelanggan bengkel.

​Ia menegaskan bahwa selama ini dirinya tidak pernah menghindar, memutus komunikasi, ataupun mengabaikan pesan singkat (chat) maupun panggilan telepon dari pihak Bank BRI KCP Banggai. Karena merasa keberatan, dirugikan, dan nama baiknya tercoreng, pengaduan resmi tercatat di Polres Banggai Laut dengan tanda terima yang ditandatangani A.n. Kapolres Banggai Laut, PAMAPTA I, AIPTU Jumaidin (NRP 79030506).

​Dari kacamata pengawasan publik, pemasangan pengumuman bernada larangan dan eksekusi di depan tempat usaha aktif patut dikritisi secara tajam. Relasi hukum antara lembaga perbankan dan debitur adalah perikatan keperdataan yang tunduk pada perjanjian kredit serta hukum jaminan, bukan ruang untuk mempertontonkan label yang berpotensi mempermalukan warga di hadapan tetangga dan pelanggan.

​Terlebih ketika debitur menyatakan tidak pernah menghindar dan komunikasi tetap terbuka, penempelan pemberitahuan sepihak di ruang publik patut dipertanyakan kepatutan, proporsionalitas, serta etika penagihannya. Tindakan yang menimbulkan rasa malu atau tekanan sosial secara terbuka berisiko merugikan martabat nasabah sekaligus mengganggu keberlangsungan usaha kecil.

​Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen dan sektor jasa keuangan, pelaku usaha dan lembaga jasa keuangan wajib mengedepankan itikad baik, transparansi, kepatutan, serta penghormatan terhadap hak dan martabat konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

​Pada sisi lain, agunan kredit berupa tanah atau bangunan tunduk pada mekanisme hukum jaminan dan hak tanggungan,termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta ketentuan perdata terkait,sementara aduan dugaan pencemaran nama baik berkaitan dengan penilaian hukum pidana atas serangan kehormatan atau nama baik menurut ketentuan KUHP (termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP) sebagai delik aduan.

​Aspek pelindungan data pribadi dan kerahasiaan nasabah juga relevan dicermati berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) apabila terdapat informasi atau status kredit nasabah yang diekspos kepada pihak yang tidak berkepentingan melalui pemasangan pengumuman terbuka tanpa dasar hukum yang sah.

​Sesuai prinsip Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berita ini disusun dengan memisahkan fakta terverifikasi dari opini dan analisis kritis, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah tanpa menghakimi pihak mana pun sebelum adanya pembuktian hukum yang sah.

​Sebagai bagian dari pemenuhan kaidah pemberitaan berimbang (cover both sides) dan hak jawab/klarifikasi menurut Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak Bank BRI KCP Banggai untuk memberikan penjelasan resmi terkait pemasangan pamflet pada 16 November 2026, riwayat komunikasi penagihan, serta prosedur penanganan agunan.

​Redaksi akan terus mengawal dan memantau perkembangan tindak lanjut pengaduan Sirajudin R. Enteding tertanggal 19 November 2026 di Polres Banggai Laut agar publik memperoleh informasi yang akurat, berimbang, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Redaksi