Scroll Untuk Lanjut Membaca

BANGGAI LAUT, BTN – 18 September 2025 – Skandal video yang menampilkan para pejabat Banggai Laut berjoget riang di tengah himpitan ekonomi rakyat telah mencoreng etika kepemimpinan dan menodai janji-janji manis para elit.

Rekaman yang beredar luas ini bukan sekadar insiden memalukan, melainkan cerminan nyata dari kematian empati dan arogansi kekuasaan yang kian mengakar.

Joget Kontroversial di Tengah Kesulitan
Di tengah jerit pilu masyarakat yang berjuang melawan kemiskinan dan kesulitan, para pejabat ini justru mempertontonkan pesta pora yang merayakan ketidakpedulian.

Video yang diambil di Gedung Ali Hamid Taman Kota Banggai ini menampilkan sosok-sosok yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, namun alih-alih berempati, mereka justru memilih untuk berjoget ria.

Momen ini menjadi tamparan keras bagi masyarakat, yang melihat bagaimana jurang antara pemimpin dan yang dipimpin kian menganga.

“Seorang pemimpin seharusnya mampu merefleksikan kondisi yang dialami rakyatnya. Perilaku yang terlihat terlalu santai dan gembira di tengah himpitan ekonomi seperti ini dapat dimaknai sebagai ketidakpekaan dan bahkan arogansi,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.

Kritik ini bukan sekadar soal joget, melainkan tentang narasi moral yang dibangun: sebuah narasi tentang gaya hidup hedonis dan foya-foya yang jauh dari realitas.

Kekesalan publik semakin membara dengan komentar menohok dari salah satu pegiat sosial. Melalui sebuah unggahan di media sosial, beliau dengan tegas menyentil perilaku para pejabat yang seolah lupa diri.

Ia mempertanyakan etika para pemimpin yang dipilih rakyat, mengingatkan mereka agar tidak mempertontonkan gaya hidup hedonis yang tidak mengingat penderitaan rakyat.
“Kak te apa-apa mengingatkan pada pejabat/stakeholder yang dipilih oleh rakyat jangan menunjukkan gaya hidup yang hedonis/foya-foya/joget-joget yang tidak mengingat kesengsaraan dan susah rakyat, mengingatkan agar supaya tidak terjadi hal buruk/anti sosial nantinya,” tulisnya

Komentar ini bukan sekadar kritik, melainkan sebuah peringatan keras. Jika para pejabat tidak segera berbenah dan kembali fokus pada kesejahteraan rakyat, maka kepercayaan publik yang sudah terkikis akan hancur lebur.

Kejadian ini menjadi noda hitam yang merusak citra pemerintahan dan menggarisbawahi kegagalan para pemimpin untuk menjadi teladan dalam kesederhanaan dan empati.

Menuntut Klarifikasi dan Pertanggungjawaban
Masyarakat kini menuntut pertanggungjawaban. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut harus segera memberikan klarifikasi yang transparan dan menunjukkan komitmen nyata untuk memperbaiki diri.

Tindakan tegas harus diambil untuk memastikan insiden memalukan seperti ini tidak terulang lagi.

Apabila para pejabat masih saja mengabaikan suara rakyat, maka publik tak akan ragu untuk mempertanyakan,

“Apakah para pemimpin di Banggai Laut benar-benar ada untuk rakyat, atau hanya untuk foya-foya di atas penderitaan mereka?”