SUMBA BARAT DAYA, BTN – Pembangunan Tambolaka Culinary Center (TCC) di Kabupaten Sumba Barat Daya kini tengah menjadi sorotan hangat. Di balik kemegahan fisiknya, muncul riak pertanyaan dari masyarakat: Untuk siapa sebenarnya pusat kuliner ini didirikan? Apakah untuk memberdayakan rakyat kecil, atau justru hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kedekatan akses?. Jumat 27/03/2026
Menanggapi keraguan tersebut, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan SBD, YT. Kawi, angkat bicara untuk mengklarifikasi status pemanfaatan gedung dan sistem pengelolaan di TCC.
YT. Kawi menegaskan bahwa tidak ada praktik penyalahgunaan fasilitas oleh oknum aparatur sipil. Ia menjamin bahwa seluruh pedagang yang menempati lapak telah melewati proses verifikasi resmi.
Tidak ada pegawai yang menggunakan gedung untuk kepentingan pribadi. Semua pedagang yang berjualan di lokasi TCC adalah mereka yang sudah terdaftar secara resmi di dalam sistem kami,” tegasnya.
Terkait biaya operasional, ia merinci skema retribusi yang diberlakukan untuk menjaga keberlangsungan fasilitas:
Pajak Makan & Minum: Dikenakan sebesar 10% bagi seluruh pedagang, baik yang menggunakan gedung, rombong, maupun kontainer.
Sewa Gedung: Ditetapkan sebesar Rp3.000.000 per tahun. Lapak Non-Gedung
(Rombong/Kontainer): Tarif bervariasi antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per tahun, disesuaikan dengan luas lahan yang digunakan.
Selain itu, pengelolaan parkir diserahkan kepada Bapenda dengan dukungan Dinas Perhubungan, dengan tarif Rp3.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp500 untuk roda empat ke atas.
Meski regulasi telah dipaparkan, arus kritik tetap mengalir dari lapisan masyarakat bawah. Para petani dan pedagang kecil merasa “terpinggirkan” karena tidak mendapatkan ruang untuk menjajakan hasil bumi atau produk mereka di area strategis tersebut.
Merespons hal ini, YT. Kawi berkilah bahwa penempatan pedagang didasarkan pada peruntukan dan ketentuan yang telah diatur. “Tujuan utama TCC adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberi akses luas bagi pedagang kecil,” ujarnya singkat.
Meskipun pemerintah mengeklaim tujuan mulia di balik pembangunan TCC, tantangan besarnya adalah membuktikan klaim tersebut di lapangan. Jika standar biaya dan sistem pendaftaran justru menjadi penghalang bagi masyarakat ekonomi lemah (seperti petani lokal), maka visi “ekonomi kerakyatan” yang diusung berisiko menjadi sekedar jargon administratif.
Akankah TCC benar-benar menjadi mesin pertumbuhan bagi UMKM Sumba Barat Daya, atau justru hanya menjadi monumen ekonomi yang eksklusif? Publik kini menanti langkah nyata pemerintah untuk merangkul mereka yang selama ini hanya bisa menonton dari pinggir jalan.
Laporan: Eman Ledu
Kabiro SBD – Berantas Tipikor News
