BANGGAI LAUT, BTN 16 Maret 2026 – Jeritan masyarakat kecil di Kabupaten Banggai Laut kini mencapai titik didih. Pelabuhan Rakyat yang seharusnya menjadi nadi ekonomi, kini justru dianggap sebagai “lahan basah” yang mencekik warga. Kebijakan tarif buruh yang melambung tinggi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang karut-marut memicu gelombang protes keras dari berbagai lapisan masyarakat.
Kenaikan tarif jasa kepelabuhanan yang ugal-ugalan tanpa landasan hukum yang jelas dinilai sebagai langkah “tidak berperasaan” di tengah situasi ekonomi yang sulit. Ironisnya, birokrasi yang kaku justru tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan maupun keselamatan.
Kritik tajam mencuat melalui jagat maya. Akun media sosial Andi Bur Saudagar secara terbuka mempertanyakan validitas kebijakan yang sangat membebani rakyat tersebut. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Andi Bur mendesak otoritas terkait untuk segera turun tangan.
Jika benar ini terjadi di Banggai Laut, maka Syahbandar harus segera bertindak! Jangan sampai masyarakat makin menderita karena tingginya biaya yang diminta para buruh tanpa kontrol. Ini bukan lagi soal jasa, ini soal penindasan ekonomi di atas dermaga,” tegas Andi Bur.
Berdasarkan investigasi dan keluhan di lapangan, terdapat tiga poin utama yang menjadi sorotan tajam:
Tarif ‘Rampok’ Tanpa Sosialisasi: Kenaikan biaya jasa buruh terjadi secara drastis dan sepihak, tanpa adanya dialog maupun sosialisasi kepada pengguna jasa dan pedagang kecil.
SOP yang Birokratis & Tebang Pilih: Prosedur operasional dinilai hanya menjadi alat untuk mempersulit masyarakat pulau, sementara pengawasan terhadap praktik pungli di lapangan nyaris nol.
Absennya Fungsi Pengawasan: Kantor Syahbandar dituding lalai dan membiarkan praktik premanisme tarif tumbuh subur di area pelabuhan.
Kami ini masyarakat pulau, laut adalah urat nadi kami. Kalau tarif terus naik dan prosedur dipersulit tanpa melihat kantong kami, ini namanya membunuh rakyat pelan-pelan secara sistematis!” keluh salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan karena takut akan intimidasi.
Masyarakat Banggai Laut kini melayangkan tuntutan keras agar otoritas pelabuhan segera melakukan:
- Audit Transparansi Tarif: Buka secara gamblang dasar hukum dan alokasi kenaikan tarif kepada publik.
- Evaluasi Total SOP: Sederhanakan birokrasi yang berbelit dan kembalikan fungsi pelabuhan sebagai pelayan rakyat, bukan mesin pemeras.
- Dialog Terbuka (Public Hearing): Duduk bersama tokoh masyarakat dan pelaku usaha transportasi untuk mencari solusi win-win.
Peringatan Keras: Jika aspirasi ini tetap dianggap angin lalu, masyarakat mengancam akan melakukan aksi massa besar-besaran demi menuntut hak akses transportasi yang murah, aman, dan manusiawi di tanah Banggai Laut. Jangan tunggu kemarahan rakyat tumpah ke jalan!
