BANGGAI LAUT, BTN — Kasus dugaan korupsi bantuan sosial kembali mencuat dan menggegerkan masyarakat Kabupaten Banggai Laut. Program bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang seharusnya menjadi penopang ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diduga kuat telah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 14/09/2026
Ironisnya, saat diperiksa, indikasi saldo di dalam KKS milik penerima tercatat sudah tertarik atau pernah ter-top up, namun dananya tidak pernah sampai ke tangan masyarakat miskin. Fakta lapangan ini menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan serta matinya fungsi pengawalan dari para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, kejelasan atas hak-hak masyarakat yang terampas masih berada di area remang-remang. Oknum pendamping PKH yang semestinya menjadi benteng utama pelindung hak KPM justru memilih mengambil langkah seribu dengan bungkam dan enggan mengangkat telepon saat dihubungi oleh keluarga penerima.
Sikap tertutup ini tidak hanya diperlihatkan oleh petugas di tingkat bawah, tetapi juga menjangkau jajaran birokrasi atas. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut yang berusaha dikonfirmasi oleh awak media turut memilih bungkam tanpa memberikan klarifikasi sedikit pun, sehingga memicu gelombang tanda tanya besar di tengah publik.
Berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi di lapangan, modus operandi dalam kasus ini mulai terkuak melalui ditemukannya manipulasi data. Terjadi kejanggalan sistematis berupa kemunculan nama penerima yang identik namun dipasangkan dengan nomor identitas atau nomor kartu yang berbeda, yang mengakibatkan dana bantuan melayang ke tangan pihak lain.
Siasat janggal ini dirasakan langsung oleh WN, salah satu KPM yang secara sepihak dinyatakan tidak berhak mencairkan bantuan dengan alasan daya meteran listrik di kediamannya terlalu tinggi. Namun, investigasi langsung menepis klaim tersebut setelah terbukti bahwa WN hanya menumpang menyambung aliran listrik dari tetangganya karena kondisi ekonomi yang serba terbatas.
Temuan janggal ini menjadi bukti tak terbantahkan mengenai adanya kelalaian serius sekaligus indikasi manipulasi data terstruktur dalam penyaluran bansos di Banggai Laut. Kejadian ini tidak sekadar bentuk penyimpangan prosedur, melainkan tamparan keras bagi integritas sistem penyaluran bantuan sosial yang diperuntukkan bagi warga miskin.
Menanggapi keprihatinan tersebut, masyarakat bersama para korban KPM mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Evaluasi total terhadap kinerja pendamping PKH serta perombakan sistem penyaluran KKS harus segera mengeksekusi oknum-oknum nakal demi mengembalikan hak rakyat yang dirampas.
Pena Irwan Kumala.
