Atinggola-Gorontalo BTN 30/04/2026-Di beranda utara Gorontalo, Kecamatan Atinggola, Desa Tombulilato berdiri sebagai monumen ketidakadilan yang nyata. Luas wilayahnya yang mencapai 12.000 hektare menyimpan potensi alam luar biasa, namun nasib 1.178 jiwa di dalamnya justru terperangkap dalam jerat kemiskinan struktural yang ironis.
Desa ini adalah potret paradoks pembangunan,kaya secara sumber daya, namun miskin secara kemanfaatan. Sejarah mencatat Tombulilato sebagai penyumbang besar bagi daerah, tetapi dalam distribusi kesejahteraan, suara mereka nyaris tak pernah sampai ke telinga para pengambil kebijakan.
Mari bicara fakta di sektor agraria. Masyarakat setempat telah membuktikan kemandirian mereka dengan mengelola 600 hektare perkebunan produktif. Dari jumlah itu, 300 hektare didominasi oleh durian kualitas unggul, sementara sisanya ditumbuhi rambutan, kelapa, mangga, hingga alpukat.
Sayangnya, hamparan hijau ini hanya menjadi angka di atas kertas statistik. Tanpa adanya intervensi teknologi dan akses pasar yang adil dari pemerintah, potensi ekonomi ini gagal mengangkat taraf hidup warga secara masif, meninggalkan petani dalam siklus tengkulak yang mencekik.
Namun, luka paling dalam bagi warga Tombulilato datang dari sektor energi. Sejak 2007, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) telah mengeksploitasi aliran air desa untuk menghasilkan daya hingga 50 MW, sebuah angka yang fantastis bagi ketahanan energi daerah.
Diperkirakan, operasional PLTMH ini meraup pendapatan kotor mencapai Rp2 miliar per bulan. Jika dikalkulasi secara jernih, aliran rupiah dari perut bumi Tombulilato ini seharusnya lebih dari cukup untuk mengubah wajah desa menjadi wilayah paling maju di Gorontalo Utara.
Kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik dengan gemerincing rupiah tersebut. Desa Tombulilato dipaksa menjadi penonton setia di tanah kelahirannya sendiri. Tidak ada kontribusi nyata, tidak ada skema bagi hasil yang transparan, apalagi aliran dana yang masuk ke kas desa.
Ketimpangan ini semakin menyakitkan ketika melihat urusan penyerapan tenaga kerja. Alih-alih memberdayakan pemuda lokal, pihak pengelola PLTMH justru lebih memilih mendatangkan pekerja dari luar desa, seolah-olah menganggap warga lokal tak layak bekerja di rumah sendiri.
Kondisi fiskal desa pun kian menuju titik nadir. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang pada 2025 masih menyentuh angka Rp1,3 miliar, diprediksi akan “terjun bebas” hingga tersisa hanya Rp600 juta saja pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Penurunan drastis lebih dari separuh anggaran ini merupakan hantaman berat bagi pembangunan desa. Kebijakan pusat yang memangkas dana desa, ditambah beban pembangunan gedung KDMP yang dipaksakan, kian membelenggu kreativitas pemerintah desa dalam melayani warganya.
Selain energi dan kebun, Tombulilato sebenarnya memiliki “permata tersembunyi” berupa wisata alam yang eksotis. Lanskap yang masih perawan dan asri bisa menjadi magnet ekonomi baru jika saja ada kemauan politik (political will) dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.
Namun, potensi wisata itu dibiarkan mati suri. Kurangnya perhatian dari instansi terkait membuat aset berharga ini hanya menjadi saksi bisu kemiskinan warga, menunggu perhatian yang entah kapan akan datang dari gedung-gedung pemerintahan yang nyaman di kota.
Harapan masyarakat kini tidak lagi muluk-muluk, mereka hanya menuntut keadilan kebijakan. Warga mendesak adanya transparansi total atas pengelolaan sumber daya air mereka dan menuntut bagian yang sah untuk dikembalikan bagi kemaslahatan publik di desa tersebut.
Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) juga tidak boleh lagi hanya menjadi sekedar seremonial bagi-bagi sembako. CSR harus bertransformasi menjadi investasi jangka panjang pada infrastruktur desa, penguatan ekonomi kreatif, serta akses pendidikan dan kesehatan yang layak.
Kisah Tombulilato adalah pengingat keras bagi kita semua,pembangunan yang mengabaikan kearifan dan hak masyarakat lokal adalah bentuk penjajahan gaya baru. Sudah saatnya mata rantai ketidakadilan ini diputus sebelum kemarahan warga berubah menjadi mosi tidak percaya yang lebih besar
Jein
