BEKASI BTN – Harapan orang tua siswa agar anak-anak mereka mendapatkan asupan protein berkualitas melalui program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) tampaknya bertepuk sebelah tangan. Memasuki hari kedua pelaksanaan di SDN Jayalaksana 03, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, program ini justru menuai polemik panas akibat kualitas menu yang dianggap “tidak layak” dan diduga menjadi ajang markup harga.
Selasa (3/3/2026), pantauan di lokasi menunjukkan pemandangan yang memprihatinkan. Paket makanan yang seharusnya menjadi standar peningkatan gizi siswa, justru terlihat sangat sederhana dan jauh dari kata mewah jika dibandingkan dengan anggaran negara yang dialokasikan.
Para wali murid meradang setelah melihat langsung isi kotak makan anak-anak mereka. Bukannya paket nasi lengkap dengan protein hewani yang memadai, anak-anak justru disuguhi menu yang lebih mirip “snack darurat”.
Isinya cuma satu butir telur, satu buah pisang, satu roti, dan empat keping peyek kecil. Logikanya di mana? Kalau dihitung secara kasar, harga menu ini jauh di bawah standar anggaran per porsi yang ditetapkan pemerintah. Kami menduga kuat ada praktik markup yang dilakukan oleh pihak penyedia atau oknum tertentu,” tegas Opik, salah satu wali murid dengan nada penuh kekecewaan.
Kekecewaan ini tidak hanya berhenti di gerbang sekolah. Gelombang protes mulai masif di grup-grup WhatsApp wali murid. Mereka merasa ada ketimpangan informasi antara janji manis standar gizi nasional (karbohidrat, protein, sayur, dan buah yang layak) dengan realitas pahit di lapangan.
Menanggapi carut-marutnya penyaluran ini, pihak wali murid menyatakan tidak akan tinggal diam. Mereka berencana membawa temuan ini ke jalur hukum dengan melaporkan pihak Dapur Satuan Pelayanan (SPPG) selaku penyedia program MBG yang menyuplai ke SDN Jayalaksana 03.
Program Makan Bergizi Gratis adalah prioritas nasional untuk mencetak generasi unggul, bukan untuk menjadi celah baru dalam mencari keuntungan pribadi melalui pemotongan kualitas makanan.
Ketidaksesuaian antara anggaran dan realita menu di SDN Jayalaksana 03 ini menjadi alarm keras bagi:
- Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
- Badan Gizi Nasional
- Inspektorat/Aparat Penegak Hukum
Publik menuntut audit investigatif segera dilakukan terhadap penyedia katering atau satuan pelayanan terkait. Hingga berita ini diturunkan, pihak penyedia belum memberikan klarifikasi resmi mengenai rincian biaya per porsi dan alasan di balik menu “minimalis” tersebut.
Masyarakat kini menunggu: Apakah anggaran ini benar-benar masuk ke perut siswa, atau justru menguap ke kantong-kantong oknum yang tidak bertanggung jawab?
