Morowali Utara BTN 15/11/2026-Konflik agraria menahun yang melibatkan korporasi perkebunan sawit raksasa PT Rimbunan Alam Sentosa (PT RAS) bersama penguasaan aset PTPN dengan masyarakat adat dan pemilik hak ulayat di Desa Era, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, kembali mencatatkan babak baru. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2182 K/Pdt/2026 yang diketok pada 29 Juni 2026 oleh majelis hakim agung di bawah pimpinan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., akhirnya membongkar cacat hukum peradilan di bawahnya sekaligus menelanjangi kesewenang-wenangan korporasi yang bertindak sepihak di atas tanah rakyat.
Namun di balik kemenangan parsial yang diperoleh Darma Tongku selaku pemegang hak, publik dan kalangan pemerhati hukum agraria dibuat tercengang sekaligus geram. Putusan kasasi yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu dan Pengadilan Negeri Poso tersebut ternyata hanya menjatuhkan sanksi ganti rugi materiil senilai Rp50 juta kepada PT RAS. Sebuah angka yang teramat kerdil dan seperti “lelucon murahan” jika dibandingkan dengan luas lahan perkebunan seluas kurang lebih 178,6 hektare yang dirampas serta penderitaan batin masyarakat Desa Era, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, yang sumber penghidupannya dihancurkan secara sistematis hingga hari ini, Minggu, 15 November 2026.
Secara substansial, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya dengan tegas mementahkan logika hukum Pengadilan Tinggi Palu yang sebelumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) akibat alasan kurang pihak (plurium litis consortium). Majelis hakim agung menilai PT Palu telah keliru menerapkan doktrin hukum karena sengketa ini murni bersumber dari Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 13 Oktober 2008 antara pihak warga dengan korporasi, bukan mengenai validitas Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati Morowali Utara.
Lebih tajam lagi, Mahkamah Agung secara telanjang membongkar borok korporasi yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena secara sepihak menghentikan pembayaran kompensasi hasil produksi sawit sejak Mei 2023 di wilayah operasional Desa Era, Kecamatan Mori Utara. Tindakan biadab ini membuktikan bahwa PT RAS selama bertahun-tahun telah menjadikan kontrak kemitraan sebagai instrumen tipu daya belaka, menghisap keringat petani sawit mandiri, lalu mencampakkan hak-hak ekonomi warga ketika korporasi sudah mengeruk keuntungan triliunan rupiah dari tanah ulayat tersebut.
Ironisnya, di tengah pembuktian telak bahwa korporasi telah merampas hak warga secara melawan hukum, vonis ganti rugi sebesar Rp50 juta justru terasa seperti tamparan keras bagi keadilan substansial. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan perkebunan skala raksasa yang merusak tatanan hidup masyarakat di Kecamatan Mori Utara dan menguasai ratusan hektare lahan secara ilegal hanya dihukum membayar uang yang setara dengan harga segelintir kendaraan roda dua? Keputusan ini dikhawatirkan justru menjadi preseden buruk dan angin segar bagi para pemodal hitam untuk terus mempermainkan hukum di negeri ini.
Walaupun di atas kertas pihak PTPN kini mengklaim telah menguasai lahan eks PT RAS tersebut, secara etika hukum dan tata kelola yang beradab, seharusnya PTPN menghormati dan menuntaskan komunikasi serta riwayat kesepakatan yang telah dibangun antara pihak PT RAS dengan warga terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan sepihak di lapangan. Namun kenyataannya justru terbalik secara beringas,PTPN masuk duluan menggunakan pendekatan tangan baja, mengkriminalisasi dan memenjarakan warga dengan dalih tuduhan “pencurian”. Padahal, apa yang dituduhkan sebagai pencurian tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan substansi sengketa keperdataan yang sedang berproses.
Melalui cara-cara kolonial seperti ini, pihak PTPN secara terang-terangan memamerkan arogansi dan keangkuhannya di hadapan masyarakat Desa Era, dengan menurunkan serta melibatkan dua instansi penegak hukum yang patut diduga sengaja dikondisikan untuk membungkam warga yang gigih menuntut hak-hak atas tanah ulayat mereka. Pertanyaan besar dan mendasar pun mengoyak nalar keadilan. Apakah PTPN memiliki dasar moral dan hukum untuk melaporkan warga yang memanen di atas lahan sengketa, sementara berdasarkan fakta sejarah dan lapangan, pihak PTPN tidak pernah menanam pohon sawit sebatang pun, sedangkan seluruh jalan dan pembukaan kebun murni dibangun oleh PT RAS?
Situasi di lapangan kini telah berada di titik nadir kemanusiaan dan keadilan. Mendesak kepada Polisi Militer (Pom TNI) serta Propam Polri untuk segera turun tangan dan meluncur ke Kabupaten Morowali Utara guna memeriksa keabsahan, legalitas, serta SOP penugasan aparat penegak hukum di lokasi eks PT RAS yang kini dikuasai oleh PTPN. Begitu pula dengan Komnas HAM, jangan hanya tidur di kursi empuk! Segera turun langsung ke Kabupaten Morowali Utara untuk menginvestigasi pelanggaran HAM berat yang dialami warga.
Kemarahan publik kian memuncak menyusul tindakan biadab di mana personel TNI yang konon berstatus BKO justru terbukti melakukan pemukulan secara brutal terhadap warga sipil di lokasi, setelah itu korban langsung digelandang dan diantarkan ke Polres untuk diproses secara hukum secara sepihak. Praktik arogansi militer yang merangkap menjadi “centeng perusahaan” untuk memukul rakyat lalu menyerahkannya ke kepolisian demi melanggengkan kriminalisasi adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap reformasi dan konstitusi.
Sorotan tajam pun harus diarahkan pada bagaimana hukum positif di Indonesia kerap tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Ketika warga kecil di Kabupaten Morowali Utara berjuang menuntut hak atas tanah leluhur mereka yang dirampas dengan dalih investasi dan Hak Guna Usaha (HGU), mereka harus melalui jalan berdarah-darah di pengadilan bertahun-tahun. Sebaliknya, ketika korporasi terbukti bersalah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sanksi finansial yang dijatuhkan sangat tidak sepadan dengan keuntungan haram yang mereka keruk setiap bulan dari tanah sengketa tersebut.
Sebagai pilar keempat demokrasi yang menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, media massa wajib berdiri tegak di garda terdepan mengawal kasus ini. Kami mengecam segala bentuk kriminalisasi, teror, intimidasi, hingga aksi pemukulan yang kerap dilancarkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab terhadap pejuang agraria di Kecamatan Mori Utara, jurnalis investigasi, maupun warga yang mempertahankan tanah warisan leluhurnya dari cengkeraman mafia tanah berdasi.
Keputusan Mahkamah Agung ini seharusnya menjadi momentum kebangkitan bagi penegak hukum di daerah untuk tidak bermain mata dengan pengusaha hitam. Kejaksaan, Kepolisian, dan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah serta Kabupaten Morowali Utara dituntut untuk bersikap objektif, transparan, dan berpihak pada konstitusi, bukan malah menjadi pelindung bagi korporasi bobrok yang mengangkangi hak-hak rakyat kecil.
Lebih dari itu, Kementerian Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus segera turun tangan melakukan audit total terhadap perizinan dan operasional PT Rimbunan Alam Sentosa yang sekarang ini sudah di kuasai oleh PTPN Group yang beroperasi di wilayah Kecamatan Mori Utara. Jika terbukti ada pelanggaran administratif berat, perampasan tanah di luar HGU, atau pengabaian kewajiban plasma bagi masyarakat, maka izin operasional perusahaan tersebut wajib dicabut tanpa kompromi demi menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Masyarakat Desa Era dan seluruh pejuang keadilan di Kabupaten Morowali Utara tidak boleh patah semangat. Putusan MA meskipun dari sisi nominal ganti rugi sangat mengecewakan, secara yuridis telah menempatkan PT RAS sebagai pihak yang bersalah dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Ini adalah modal legitimasi moral yang kuat untuk terus mendesak pemenuhan hak-hak ulayat yang dirampas secara paksa.
Negara tidak boleh kalah oleh kekuatan modal hitam yang bersembunyi di balik izin investasi. Penegakan hukum yang adil, bersih, dan berpihak kepada kebenaran adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika negara terus abai dan membiarkan ketidakadilan agraria serta aksi kekerasan aparat ini berlarut-larut di Morowali Utara, jangan salahkan jika kemarahan rakyat yang terakumulasi menjadi gelombang perlawanan sosial yang tak terbendung di tanah Mori Sulawesi Tengah.
Redaksi
