Peleru, Morut – BTN 15/11/2026-Konflik agraria yang mendera Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, kembali menelanjangi buruknya tata kelola investasi perkebunan sawit di daerah. Pertanyaan mendasar yang terus menggema di tengah masyarakat kini menuntut jawaban transparan. Benarkah PT Nusa Griya Lestari (NGL), yang dikabarkan telah beralih kendali di bawah manajemen Bintang Timur, benar-benar mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) yang sah dan sesuai dengan sertifikatnya di wilayah tersebut?ataukah ada perbedaan dengan Nomor Sertifikat yang digaungkan oleh PT NGL?
Realitas di lapangan memperlihatkan ironi yang memilukan sekaligus mencengangkan. Warga Desa Peleru yang secara konsisten berjuang mempertahankan tanah leluhur, ruang hidup, dan hak-hak agraria mereka justru kerap berhadapan dengan ancaman intimidasi, teror, hingga kriminalisasi yang berujung di balik jeruji besi. Sementara itu, pihak korporasi dengan bebas mengeruk hasil bumi di atas tanah yang sarat sengketa.
Berdasarkan penelusuran mendalam dan fakta investigasi yang terhimpun, bara sekam ini bermula ketika PT NGL mengalami peralihan kendali manajemen ke tangan Bintang Timur. Alih-alih menghormati hak ulayat dan tatanan sosial setempat, manajemen baru justru mengajukan permohonan ekspansi atau penambahan HGU baru seluas kurang lebih 164 hektar di dalam wilayah administrasi Desa Peleru.
Ambisi korporasi untuk memperluas penguasaan lahan tersebut seketika menemui jalan terjal ketika aspirasi masyarakat bersatu padu dengan sikap tegas jajaran Pemerintah Desa Peleru. Dalam forum resmi yang turut dihadiri oleh perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten maupun provinsi, terungkap secara terang-terangan bahwa pihak NGL memaksakan kehendak untuk mencaplok lahan baru melalui mekanisme penambahan HGU.
Gelagat penolakan keras dari warga bukan tanpa alasan yang substansial. Berdasarkan hasil rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), para kaur, serta anggota BPD yang mewakili Kepala Desa karena berhalangan hadir, disepakati secara bulat bahwa masyarakat Desa Peleru bersama pemerintah desa menolak tegas segala bentuk ekspansi dan pengembangan HGU korporasi di tanah adat mereka.
Sebagai bentuk tindak lanjut atas keputusan bersama tersebut, keesokan harinya dilangsungkan peninjauan dan pengecekan lapangan secara gabungan. Kegiatan ini melibatkan unsur Bhabinkamtibmas, Babinsa, perangkat desa, hingga Kepala Desa Peleru bersama pihak perusahaan, di mana dalam peninjauan tersebut ditunjukkan secara jelas empat titik lokasi yang dimohonkan oleh pihak korporasi. Yang sangat memuat dugaan manipulasi, keempat titik lahan yang dimohonkan HGU baru tersebut ternyata sudah tertanami kelapa sawit terlebih dahulu, mengindikasikan modus “tanam dulu, ajukan HGU kemudian” di atas tanaman yang bahkan sudah ada sejak awal.
Sebagai langkah nyata dalam melindungi kedaulatan warga serta mencegah pecahnya konflik horizontal, Pemerintah Desa Peleru mengambil tindakan administratif yang tegas dengan melayangkan dua surat resmi kepada manajemen PT NGL dan Kantor BPN Kabupaten Morowali Utara. Surat tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa di atas lahan yang sedang dimohonkan status HGU tersebut dilarang keras ada aktivitas apapun sebelum persoalan hukum dan hak masyarakat terselesaikan.
Namun, watak arogansi korporasi kembali ditunjukkan secara telanjang dan tanpa etika. Hanya berselang dua hari setelah surat resmi pelarangan tersebut diterima oleh pihak manajemen, PT NGL justru secara sepihak tetap nekat melakukan aktivitas operasional di lahan yang disengketakan, seolah menginjak-injak wibawa dan teguran dari pemerintah desa setempat.
Hilangnya rasa hormat korporasi terhadap aturan lokal dan kearifan masyarakat memicu kemarahan warga yang sudah berada di ambang batas kesabaran. Didampingi secara langsung oleh Kepala Desa Peleru, perwakilan masyarakat mengambil inisiatif terukur dengan mendatangi kantor operasional NGL dan mengamankan sebagian hasil panen buah sawit dari lahan sengketa tersebut untuk diserahkan ke Polsek Tomata sebagai barang bukti dan bahan laporan resmi.
Pertanyaannya kemudian, di manakah letak keabsahan hukum dari HGU yang selama ini diagung-agungkan dan diklaim oleh PT NGL? Ketika dokumen peringatan, penolakan resmi desa, dan regulasi pertanahan dikangkangi demi memuluskan nafsu bisnis, publik patut menduga kuat bahwa klaim HGU tersebut bermasalah, cacat hukum, atau bahkan tumpang tindih secara prosedural di atas tanah rakyat.
Penegak hukum, Kementerian ATR/BPN, serta instansi berwenang lainnya tidak boleh menutup mata, berpura-pura tuli, atau bersikap masa bodoh atas karut-marut perizinan ini. Pembiaran terhadap aksi sepihak korporasi yang membalikkan posisi warga penuntut keadilan menjadi pesakitan adalah bentuk pelecehan nyata terhadap hak asasi petani dan masyarakat lokal di Desa Peleru.
Sebagai pilar demokrasi dan kontrol sosial, pers memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, pemberitaan ini disusun secara berimbang dengan menjunjung tinggi prinsip akurasi, keberanian, dan keberpihakan pada keadilan sosial.
Publik mendesak instansi pertanahan dan aparat penegak hukum untuk segera membuka seterang-terangnya dokumen perizinan dan peta HGU PT NGL di Peleru. Langkah tegas ini mutlak diperlukan guna menghentikan praktik adu domba, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap warga yang murni sedang memperjuangkan dapur serta masa depan anak cucu mereka.
Redaksi.
