POSO, SULAWESI TENGAH – BTN 15/11/2026-Dugaan praktik mafia dan rekayasa dokumen pertanahan kembali mencoreng wajah penegakan hukum serta keadilan agraria di tingkat desa. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada sengketa lahan warisan di Desa Pendolo (sebelumnya tertulis Pondok/Uelene dalam catatan sejarah keluarga), Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, di mana ahli waris sah bernama As’ad Mustapa terpaksa menempuh jalur hukum untuk menuntut hak milik almarhumah ibu kandungnya, Hawadaya Abdullah.
Persoalan ini memicu kritik keras karena pihak penguasa lahan,yang tak lain adalah kerabat dekat atau tante pelapor sendiri berinisial Pr. Rogi alias Mama Nyong,diduga berpegang pada dokumen alas hak yang sarat kejanggalan fatal. Bukti fisik yang dijadikan tameng penguasaan lahan tersebut justru memperlihatkan inkonsistensi kronologis yang sulit diterima oleh nalar hukum maupun administrasi negara.
Kejanggalan paling mencolok dan menggelikan terlihat pada dokumen bertajuk “Surat Tanah” yang diklaim terbit dan ditandatangani pada tanggal 20 Mei 1984 di Uelene. Di atas kertas bertuliskan tahun 1984 tersebut, justru tertempel rapi benda pos berupa Meterai Tempel bernominal Rp10.000 dengan kode seri F304EAOX098117195.
Secara fakta sejarah dan regulasi perpajakan di Indonesia, penggunaan meterai tunggal senilai Rp10.000 baru resmi diberlakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai pada awal tahun 2021. Keberadaan meterai keluaran era modern pada surat yang diklaim lahir 37 tahun silam tersebut menjadi indikasi kuat adanya dugaan rekayasa dokumen secara surut (backdated) yang sengaja diproduksi belakangan demi mengaburkan fakta kepemilikan.
Tidak berhenti pada anomali meterai, keabsahan dokumen bertahun 1984 itu juga terpatahkan oleh fakta biologis dan riwayat keluarga yang disampaikan oleh As’ad Mustapa. Menurut keterangan As’ad, leluhur ini ternyata masih ada jari tangannya yang disimpan oleh tanteku,soalnya Cap Jempolnya masih ada digunakan pada tahun sekarang ini,”saya merasa bersukur sekali walaupun hanya tinggal jari,setidaknya saya bisa lihat Nenek buyutku walau hanya jarinya saja,Karena Menurut As,at nenek buyut mereka yang namanya dicatut dalam dokumen penyerahan tanah tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1980an.
As’ad mempertanyakan secara kritis logika di balik terbitnya surat ber-meterai Rp10.000 lengkap dengan cap jempol pihak terkait apabila merujuk pada tahun kematian sang leluhur. Mustahil secara akal sehat seseorang yang telah tiada sejak tahun 1980an dapat membubuhkan persetujuan atau tanda jempol di atas dokumen yang baru menggunakan meterai sah terbitan pasca-tahun 2020.
Padahal, merujuk pada arsip otentik pembagian harta keluarga tertanggal 24 Februari 1973 yang diperkuat dengan Surat Pernyataan perdamaian kekeluargaan pada 6 Maret 1974 dan 3 Agustus 1974, pembagian harta warisan dari nenek buyut mereka telah tuntas ditetapkan. Dalam dokumen lawas tahun 1973 tersebut ditegaskan bahwa seluruh harta dan hak milik yang tercantum diserahkan kepada cucunya, Hawadaya, sebagai bentuk balas jasa karena telah merawat kakek dan nenek semasa hidup.
Jejak pembagian yang sah itu juga diperkuat oleh Surat Keterangan tertanggal 29 Oktober 2001 yang ditandatangani di atas meterai Rp2.000 oleh Hawadaya Abdullah. Dokumen tahun 2001 tersebut secara gamblang memetakan batas-batas tanah ahli waris di Uelene serta menegaskan posisi pembagian masing-masing pihak agar tidak saling mengganggu gugat di kemudian hari.
Ironisnya, meski memiliki dasar riwayat pembagian tahun 1973 yang kuat, As’ad Mustapa sejatinya tidak bersikap tamak dan masih mengedepankan iktikad baik demi menjaga keutuhan tali silaturahmi. Mengingat sengketa ini melibatkan lingkungan keluarga sendiri, As’ad mengaku hanya menuntut hak bagiannya berupa lahan persawahan peninggalan nenek buyut melalui ibu kandungnya tanpa mengusik bagian lainnya.
Namun, niat baik dan kelapangan dada ahli waris justru dibalas dengan sikap tertutup dan penguasaan sepihak yang tidak berdasar oleh pihak terlapor. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui proses mediasi yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Desa pada 18 September 2026 lalu pun berakhir buntu tanpa menghasilkan titik temu.
Buntunya ruang musyawarah akibat keras kepalanya pihak terlapor mempertahankan lahan berbekal surat yang diduga palsu membuat kesabaran ahli waris habis. As’ad Mustapa akhirnya resmi melaporkan dugaan penyerobotan dan penguasaan hak milik tanpa hak tersebut ke Kepolisian Sektor (Polsek) Pamona Selatan, Resor Poso, pada Kamis, 22 Oktober 2026 pukul 17.30 WITA, sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: 48/X/2026.
Aparat penegak hukum di jajaran Polsek Pamona Selatan dan Polres Poso kini ditantang untuk bertindak cepat, objektif, dan profesional dalam membongkar dugaan pemalsuan surat autentik maupun akta di bawah tangan ini. Uji forensik dokumen terhadap kejanggalan meterai Rp10.000 pada surat bertanggal 1984 tersebut harus segera dilakukan guna memastikan tidak ada ruang bagi praktik mafia tanah yang berlindung di balik relasi keluarga.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya menghubungi pihak terlapor Pr. Rogi alias Mama Nyong serta Pemerintah Desa setempat guna mendapatkan klarifikasi dan hak jawab secara berimbang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
