SUMBA, BTN – Forum Jurnalis Independen Sumba (FORJIS) menyatakan sikap tegas mengecam dugaan intimidasi terhadap Stepanus Umbu Pati, wartawan sekaligus Pemimpin Redaksi Silet Sumba, yang diduga dilakukan oleh seorang oknum anggota TNI AD terkait pemberitaan mengenai dugaan praktik percaloan dalam penerimaan calon prajurit TNI AD.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua FORJIS, Julius Pira, Kabiro SBD, Eman Ledu juga sebagai Agen 002/NTT pada Minggu (15/11/2026). FORJIS menilai dugaan intimidasi tersebut sebagai tindakan yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan mengganggu kerja jurnalistik di Pulau Sumba.
Persoalan ini bermula dari pemberitaan Silet Sumba mengenai pengaduan dua orang tua yang anaknya mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD, namun tidak berhasil lolos meskipun masing-masing orang tua mengaku telah menyerahkan uang ratusan juta rupiah atas permintaan seorang oknum anggota TNI AD yang disebut bertugas di Kodim 1629/SBD.
Menurut pengaduan tersebut, anak-anak mereka telah beberapa kali mengikuti seleksi, tetapi tidak pernah dinyatakan lolos. Hingga akhirnya, kedua orang tua tersebut menyampaikan persoalan yang dialami kepada Stepanus Umbu Pati selaku wartawan sekaligus pimpinan redaksi Silet Sumba.
Atas pemberitaan tersebut, Stepanus diduga mengalami intimidasi bahkan ancaman yang membuat dirinya tertekan dan terganggu secara psikologis.
FORJIS menilai peristiwa ini tidak sekadar persoalan personal antara wartawan dan pihak tertentu, tetapi telah menyentuh kepentingan lebih luas, yakni kebebasan wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistik untuk menyuarakan keluhan masyarakat yang tidak memiliki ruang atau keberanian untuk berbicara.
“FORJIS sangat menyesalkan dugaan intimidasi terhadap salah satu anggota kami. Wartawan bekerja untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, termasuk mereka yang tidak mampu menyampaikan keluhan secara langsung. Tindakan yang menghambat kerja jurnalistik merupakan ancaman terhadap kebebasan pers di Pulau Sumba,” demikian pernyataan Julius Pira.
FORJIS juga menyayangkan apabila persoalan pemberitaan disikapi melalui cara-cara yang tidak santun dan tidak beretika. Menurut organisasi tersebut, setiap keberatan terhadap pemberitaan seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan pers, bukan dengan intimidasi maupun ancaman terhadap wartawan.
FORJIS Minta Klarifikasi dan Sanksi Tegas
Dalam pernyataannya, FORJIS berharap dugaan intimidasi terhadap Stepanus Umbu Pati tidak kembali terjadi terhadap wartawan lain di Pulau Sumba.
FORJIS juga meminta pihak yang diduga melakukan intimidasi agar menyampaikan sikap dan klarifikasi secara terbuka kepada publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan penjelasan terhadap persoalan yang berkembang sekaligus mencegah munculnya polemik berkepanjangan di ruang publik.
Selain itu, FORJIS meminta agar apabila dugaan pelanggaran oleh oknum yang bersangkutan terbukti, pihak berwenang mengambil tindakan dan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
“FORJIS dengan tegas menolak segala bentuk intimidasi, ancaman maupun tindakan lain yang menghalangi tugas dan kerja jurnalistik di Pulau Sumba,” tegas Julius Pira.
Pers Dilindungi Undang-Undang
FORJIS mengingatkan bahwa pers merupakan mitra seluruh pemangku kepentingan bangsa dalam mendorong kemajuan negeri sekaligus salah satu pilar penting demokrasi.
Dalam menjalankan tugasnya, wartawan bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap suatu pemberitaan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme yang berlaku dalam dunia pers, termasuk hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan kepada Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.
FORJIS menegaskan, kebebasan pers bukanlah ruang untuk mengabaikan etika, tetapi juga tidak boleh dibatasi melalui tekanan.
Eman Ledu
