Scroll Untuk Lanjut Membaca

TOJO UNA-UNA, BTN — Penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan Desa Katupat, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, kembali menjadi perhatian masyarakat. 21/11/2026

Pasalnya, hasil audit Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una dikabarkan telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tojo Una-Una. Namun, penyerahan hasil audit tersebut justru menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat, khususnya mengenai kelengkapan bukti fisik yang menjadi dasar pemeriksaan.

Berdasarkan informasi dari perwakilan warga, nilai dugaan penyimpangan keuangan dalam persoalan tersebut diperkirakan mencapai kurang lebih Rp270 juta. Angka tersebut masih harus dipastikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh pihak berwenang.

Dua perwakilan masyarakat Desa Katupat, Hamka dan Kurniawan, sebelumnya mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una pada Kamis (29/10/2026). Kedatangan mereka bertujuan menemui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) guna mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut.

Hamka dan Kurniawan mengungkapkan bahwa masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kepastian hukum, termasuk mendatangi langsung Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

“Bahkan, kami sudah dua kali menghadap langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk menyampaikan sekaligus mempertanyakan perkembangan penanganan persoalan ini,” ungkap keduanya.

Hasil Audit Diserahkan, Bukti Fisik Dipertanyakan

Informasi mengenai penyerahan hasil audit Inspektorat kepada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una menjadi perhatian serius masyarakat.

Warga mempertanyakan apakah hasil audit tersebut telah dilengkapi bukti fisik dan dokumen pendukung yang dapat menjelaskan dasar perhitungan dugaan kerugian sekitar Rp270 juta.

Mereka berharap Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses pemeriksaan, kelengkapan dokumen, serta dasar penetapan nilai dugaan kerugian tersebut.

Menurut masyarakat, transparansi hasil pemeriksaan sangat penting agar tidak muncul keraguan terhadap proses pengawasan maupun penanganan laporan dugaan penyimpangan keuangan desa.

Warga Minta Kejaksaan Tidak Berhenti pada Hasil Audit

Masyarakat juga meminta Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una meneliti secara cermat hasil audit yang telah diterima, termasuk memeriksa kelengkapan dokumen dan bukti pendukung sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

Bagi warga, penyerahan hasil audit bukanlah akhir dari persoalan. Mereka menginginkan adanya kepastian mengenai tindak lanjut laporan serta penjelasan atas dugaan kerugian keuangan yang diperkirakan mencapai Rp270 juta.

Hamka dan Kurniawan turut meminta Bupati Tojo Una-Una memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dengan mendorong koordinasi antara Inspektorat dan Kejaksaan.

Mereka berharap proses penanganan berjalan transparan, profesional, dan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan di tengah masyarakat.

Sembilan Bulan Menanti Kepastian

Laporan dugaan penyimpangan tersebut disebut telah berjalan sekitar sembilan bulan. Namun, masyarakat Desa Katupat masih menantikan kejelasan mengenai perkembangan penanganannya.

Warga berharap Inspektorat maupun Kejaksaan dapat memberikan penjelasan resmi, terutama terkait kelengkapan hasil audit, keberadaan bukti fisik, dan dasar perhitungan dugaan kerugian.

Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu keterangan resmi dari Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una dan Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una.

Catatan: Dugaan tindak pidana korupsi dan nilai kerugian sekitar Rp270 juta tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.

Pewarta: Ahmad Tuliabu