BANGGAI KEPULAUAN – BTN (07/02/2026)-Wibawa kepemimpinan Bupati Banggai Kepulauan kini sedang dipertaruhkan di atas meja judi integritas. Skandal Desa Lukpanenteng yang mencuat ke permukaan bukan sekedar “nyanyian” sumbang warga desa, melainkan alarm keras yang menguji apakah Bupati memiliki nyali untuk mengeksekusi keadilan, atau justru memilih menjadi tameng hidup bagi birokrasi yang membusuk.
Publik kini melihat ada aroma pembiaran yang menyengat. Viralnya temuan di Lukpanenteng adalah potret buram betapa mandulnya pengawasan daerah. Sikap diam yang dipertontonkan pucuk pimpinan daerah saat ini bukan lagi dipandang sebagai ketenangan, melainkan kecurigaan.Apakah ada “upeti” kesetiaan di balik lambannya tindakan?
Jika skandal ini dibiarkan menguap begitu saja, publik sah-sah saja menduga bahwa Bupati Bangkep sedang sengaja memelihara “kanker” yang perlahan membunuh marwah birokrasi. Membiarkan pelanggaran tanpa sanksi tegas adalah bentuk penghinaan paling nyata terhadap rakyat yang dipimpinnya.
Praktisi Hukum sekaligus aktivis anti-korupsi, Hermanius Burunaung Ketua DPW Rakyat Membela Prabowo (Rambo).melontarkan kritik pedas yang menusuk langsung ke jantung kekuasaan. Menurutnya, menunda eksekusi atas pelanggaran yang sudah terang benderang adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan.
”Jangan jadikan gedung birokrasi sebagai bunker untuk menyembunyikan oknum bermasalah! Jika Bupati tidak segera bertindak atas temuan di Lukpanenteng, maka ia bukan lagi pemimpin yang lalai, melainkan aktor yang secara sadar membiarkan perampokan hak rakyat terjadi di depan matanya,” tegas Herman Yang Akrab Sapaannya dengan nada berapi-api.
Ia juga menyoroti tabiat pengecut sebagian pejabat yang gemar merumitkan persoalan sederhana demi mengulur waktu hingga masalah dianggap “basi” oleh publik. Pola-pola seperti ini adalah karakter kekuasaan yang korup dan harus segera diamputasi sebelum menjalar ke seluruh sendi pemerintahan di Bangkep.
Rakyat Banggai Kepulauan sudah kenyang dengan retorika manis di atas panggung. Kepemimpinan yang kuat tidak diukur dari seberapa fasih ia berpidato, tetapi dari seberapa tajam “pedang” sanksinya menebas bawahan yang bermain api dengan aturan.
Bupati harus sadar bahwa setiap detik pembiaran adalah luka bagi rasa keadilan rakyat. Kini hanya tersisa dua jalan
Bersihkan kotoran birokrasi dengan tindakan nyata dan transparan sekarang juga.
Siap-siap dicatat oleh sejarah sebagai pemimpin yang gagal dan justru menjadi pemelihara “borok” kekuasaan yang merugikan daerah.
Pilihannya ada di tangan Anda, Pak Bupati,Menjadi pahlawan bagi rakyat, atau menjadi pelindung bagi mereka yang merusak martabat Banggai Kepulauan.
Redaksi
