LUBUK LINGGAU – BTN 22/01/2026-Integritas kepemimpinan di tingkat desa kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah upaya pemerintah membangun citra moralitas bangsa, seorang oknum Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) justru mempertontonkan perilaku yang jauh dari kata pantas.
Oknum Kades berinisial M, yang menjabat sebagai Kepala Desa Remban, Kecamatan Rawas Ulu, mendadak viral setelah video dirinya tengah asyik berjoget dalam kondisi diduga mabuk berat beredar luas di media sosial.
Video berdurasi 34 detik yang diunggah melalui Snap WhatsApp oleh seorang FDJ (Female Disc Jockey) bernama Selvi menunjukkan sosok M yang tampak kehilangan kendali diri di salah satu kafe di Lubuk Linggau. Dengan tatapan kosong dan gerakan yang sempoyongan,mirip orang dalam pengaruh alkohol atau zat tertentu,sang pejabat desa ini seolah lupa akan amanah yang dipikulnya di pundak.
Aksi ini memicu kemarahan publik. Di saat masyarakat desa mungkin sedang berjuang dengan kesulitan ekonomi, pimpinannya justru kedapatan menghabiskan waktu di tempat hiburan malam dengan kondisi yang sangat memprihatinkan secara etika.
Ironisnya, saat dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan singkat WhatsApp, oknum Kades M tidak membantah identitas dirinya dalam video tersebut. Secara terang-terangan ia mengakui keberadaannya di lokasi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah permintaannya untuk menutupi borok tersebut.
“Iya memang benar adanya saat itu memang saya berada di kafe tersebut sedang berjoget-joget, tapi tolonglah bantu untuk dirahasiakan,” tulis M melalui pesan suara dan teks kepada media.
Permintaan “bungkam” ini justru menjadi bumerang yang mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan sadar betul tindakannya adalah sebuah pelanggaran etika berat yang tidak patut dicontoh.
Menanggapi hal ini, berbagai elemen masyarakat menuntut tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Muratara. Seorang kepala desa adalah representasi negara di tingkat paling akar rumput. Jika moralitasnya saja sudah “teler” di lantai dansa, bagaimana mungkin ia bisa memimpin dan mengambil keputusan waras untuk kesejahteraan warga Desa Remban?
Kasus ini bukan sekedar urusan pribadi. Ini adalah persoalan degradasi moral pejabat publik. Publik kini menunggu keberanian Bupati Muratara dan instansi terkait untuk memberikan sanksi tegas. Jangan sampai perilaku “hedon” dan tak senonoh seperti ini dianggap normal dan dibiarkan tanpa konsekuensi hukum maupun administratif.
Sudah saatnya masyarakat Muratara mendapatkan pemimpin yang mabuk akan pengabdian, bukan mabuk di tempat hiburan malam.
Publisher red tim






