SUMBA BARAT DAYA – BTN 08/02/2026-Harapan warga Desa Karuni, Kecamatan Loura, untuk menikmati fasilitas sanitasi yang layak kini berujung pada kekecewaan mendalam. Program Bantuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tahun anggaran 2025 di desa tersebut terkonfirmasi mangkrak total. Sebanyak 25 unit bantuan yang seharusnya sudah berfungsi, kini hanya menjadi tumpukan fiber tak bertuan yang memenuhi halaman rumah warga.
Hasil investigasi lapangan mengungkap pemandangan memprihatinkan. Puluhan unit septic tank fiber kiriman Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) tampak terbengkalai. Warga penerima manfaat mengaku tidak bisa berbuat banyak karena material yang diberikan tidak lengkap.
”Ini bantuan tahap tiga, tapi kami belum gali lubang WC karena bahannya belum ada semua. Cuma fiber saja, bagaimana mau pakai?” cetus Mama Iron, salah satu penerima manfaat dengan nada getir.
Ketidakjelasan tata kelola program ini semakin diperparah dengan misteri penyaluran Tahap I dan Tahap II yang jejaknya seolah “ditelan bumi”. Saat dikonfirmasi, warga bahkan mengaku buta informasi mengenai realisasi dua tahap awal program tersebut.
Kritik pedas justru datang dari internal birokrasi. Salah satu staf Bidang Cipta Karya (CK) Dinas PU SBD, saat dikonfirmasi via telepon, tidak menampik adanya aroma ketidakberesan dalam proyek ini. Ia menyebut kondisi di Desa Karuni sebagai bentuk nyata pemborosan material negara.
”Ini sangat memprihatinkan dan menjanggal. Program yang seharusnya menjadi solusi bagi kesehatan masyarakat justru mangkrak di lapangan. Ini jelas pemborosan uang negara,” tegas staf Dinas PU tersebut dengan nada geram.
Meski pihak dinas berdalih program masih “berproses”, fakta di lapangan menunjukkan stagnasi yang merugikan rakyat. Distribusi barang yang tidak dibarengi dengan kesiapan teknis dan kelengkapan material dituding sebagai bukti buruknya perencanaan dan pengawasan.
Mangkraknya 25 unit STBM di tiga dusun, sementara Dusun IV sama sekali tidak tersentuh bantuan, menunjukkan adanya ketimpangan dan manajemen yang amburadul. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, khususnya Bupati dan Inspektorat, dituntut tidak tutup mata.
Publik kini menunggu keberanian pemerintah wilayah untuk melakukan audit investigatif terhadap aliran dana STBM Desa Karuni tahun 2025. Jangan sampai anggaran yang bersumber dari pajak rakyat hanya habis untuk membeli material yang akhirnya menjadi sampah plastik di halaman warga.
Rakyat butuh WC yang berfungsi, bukan sekadar pajangan fiber yang hanya menguntungkan pihak penyedia!
Laporan: Eman Ledu Kabiro Sumba Barat Daya – Berantas TipikorNews
