​KODI UTARA, SBD, BTN – Potret buram pemerataan pembangunan terjadi di Kampung Jata Nggedo, Dusun II, Desa Bili Cenge, Kecamatan Kodi Utara. Sebanyak 13 Kepala Keluarga (KK) terpaksa harus berbagi satu meteran listrik yang sama selama tiga tahun terakhir demi mendapatkan secercah cahaya di malam hari. 02/02/2026

Scroll Untuk Lanjut Membaca

​Kondisi memprihatinkan ini diungkapkan oleh salah satu warga, Samuel Sairo Lende. Ia membeberkan bahwa demi menjaga lampu tetap menyala, ke-13 KK tersebut harus “patungan” atau kolektif uang pulsa token setiap bulannya.

​”Kami sudah berjalan tiga tahun seperti ini. Satu meteran listrik menjangkau 13 rumah tangga. Setiap bulan, kami wajib kumpul uang Rp 10.000 per rumah untuk isi pulsa token. Kalau tidak patungan, kami gelap gulita,” keluh Samuel saat ditemui media pada Minggu (1/1/2026).

​Kekecewaan warga semakin memuncak saat membandingkan nasib mereka dengan sang pemangku kebijakan di desa. Warga menuding adanya tebang pilih dalam distribusi bantuan meteran listrik.

​”Sangat ironis. Rumah Kepala Desa Bili Cenge dan rumah anak sulungnya yang berprofesi sebagai perawat mendapatkan bantuan meteran listrik. Bahkan anak Kepala Desa bisa membangun rumah dua lantai yang megah, sementara kami masyarakat kecil dibiarkan hidup berdesakan dalam satu meteran,” ungkap warga dengan nada getir.

​Ketidakpedulian Kepala Desa Bili Cenge terhadap urusan infrastruktur dasar seperti listrik ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak warga dusun.

​Masyarakat Kampung Jata Nggedo kini menggantungkan harapan terakhir mereka kepada Pemerintah Kabupaten. Lewat media, mereka meminta perhatian langsung dari Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wula.

​”Kami meminta Ibu Bupati untuk mendengarkan jeritan masyarakat Bili Cenge. Kami juga warga negara yang butuh penerangan yang layak. Jangan biarkan kami terus-menerus hidup dalam ketidakpastian sementara aparatur desa kami hidup dalam kemewahan,” tandas warga.

​Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Bili Cenge belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan warga dan dugaan tebang pilih bantuan meteran listrik di wilayahnya.