Berantastipikornews.co.id
Buton Utara – Kasus dugaan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme yang ada di Desa Malalanda masih terus bergulir.
Ketua DPW YL FHI Sultra mendesak Tipikor Polres Buton Utara untuk lebih bijak dan lebih serius dalam penanganan kasus KKN yang sudah hampir 6 bulan dari sebelum pasca pilkada 2024.
Ketua YL FHI Sultra dengan sapaan Ali meminta kepada Kapolres Baru di Buton Utara agar jangan biarkan kasus korupsi di Buton Utara ini.
” Perlu di ketahui oleh Bapak Kapolres Buton Utara bahwa kasus dugaan KKN yang ada di desa Malalanda sudah cukup lama diam di kantor Polres Buton Utara, dan para saksi kami telah di periksa namun sampai hari ini belum ada keterangan jelas “. Ujar Ali 21 April 2025
Lanjut Ali, Kami berharap agar ketegasan dalam pemberantasan Korupsi di Buton Utara di tegas kan , kami berharap kepada bapak Kapolres untuk tidak mengecewakan para pemberantas korupsi di Buton Utara ini.
Tegas Ali, Kalaupun Polres Buton Utara tidak mampu menangani kasus yang menurut YL FHI Sultra sangat jelas jika dilihat dari Realisasi Anggaran dan lapangan yang kami telah serahkan ke polres Buton Utara, pihak YL FHI Sultra akan cabut laporan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.
” Saya rasa realisasi anggaran dan lapangan sudah jelas, kalaupun pihak polres Buton Utara susah dalam penanganan kasus korupsi di Butur agar kami di berikan penjelasan untuk kami lakukan cabut laporan menuju ke yang lebih tinggi “. Ujarnya
Kata Ketua DPW YL FHI Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa pihak nya masih percaya dengan penanganan kasus di polres Buton Utara selama ini namun jangan hanya Dugaan KKN di desa Malalanda hilang kepercayaan di polres Buton Utara.
