SALAKAN, BTN – Ketua Umum Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia (KPMI) Bangkep Koordinator Wilayah Gorontalo, Rusnia Subanomo, melontarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Banggai Kepulauan menyusul insiden dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 04/03/2026
Sedikitnya 12 siswa terpaksa dilarikan ke RSUD Trikora Salakan setelah mengonsumsi paket makanan yang dikelola oleh Yayasan Batara Annajah melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Rusnia mengecam keras pernyataan pihak pengelola yang seolah menyalahkan kondisi fisik siswa. Ia menilai dalih bahwa siswa sakit karena meminum susu saat perut kosong adalah bentuk cuci tangan yang tidak profesional.
”Jangan menjadikan perut siswa sebagai kambing hitam atas ketidakmampuan yayasan dalam menjaga standar keamanan pangan. Alasan itu sangat tidak masuk akal dan menunjukkan betapa rendahnya kualitas manajemen pengelola,” tegas Rusnia dengan nada tajam.
Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU Perlindungan Konsumen, penyedia jasa wajib menjamin keamanan produk. Rusnia menegaskan bahwa Pemda Bangkep tidak boleh lembek dan harus berani mengambil tindakan administratif tegas.
”Ini anggaran negara, sasarannya adalah generasi masa depan. Jika terbukti lalai, cabut izin operasional dan putus kontrak Yayasan Batara Annajah. Jangan biarkan program nasional yang mulia ini dirusak oleh pola kerja ‘coba-coba’ tanpa pengawasan ketat,” tambahnya.
Aktivis mahasiswa ini juga mempertanyakan beberapa poin krusial yang harus dibuka ke publik,Apakah sampel makanan dan susu sudah melalui uji klinis sebelum didistribusikan?
Apakah dapur SPPG yang dikelola yayasan memiliki sertifikat sanitasi yang valid?
Apakah yayasan memiliki rekam jejak dan keahlian yang mumpuni dalam mengelola katering skala besar?
Rusnia mengingatkan bahwa kunjungan pejabat ke rumah sakit untuk menjenguk korban hanyalah seremoni belaka jika tidak dibarengi dengan sanksi konkret. Masyarakat membutuhkan transparansi hasil investigasi, bukan sekedar simpati di depan kamera.
”Kami mendesak penghentian sementara operasional dapur terkait hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar secara resmi. Keselamatan anak-anak harus berada di atas kepentingan anggaran maupun pencitraan program,” pungkasnya.
