BANGGAI KEPULAUAN – BTN 08/02/2026-Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 tingkat Kecamatan Peling Tengah yang digelar di Patukuki, 5 Februari 2026, menyisakan pemandangan yang memicu polemik di tengah masyarakat. Di saat jajaran eksekutif, TNI, dan Polri hadir lengkap, kursi yang bertuliskan “KETUA DPRD” justru tampak melompong tanpa penghuni maupun perwakilan.
Kekosongan kursi di lingkaran hijau tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Pasalnya, Musrenbang merupakan forum fundamental bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi konstituen secara langsung guna penyusunan program pembangunan tahun mendatang.
Ketidakhadiran perwakilan legislatif ini dinilai bukan sekedar masalah teknis jadwal, melainkan menyangkut Etikabilitas anggota dewan. Simbil Irwanto Diasa, salah satu tokoh yang vokal dalam diskusi warga, menyebut fenomena ini sebagai indikasi sikap “pandang enteng” terhadap kepentingan masyarakat di tingkat bawah.
“Musrenbang itu penyerapan aspirasi utama dan fundamental. Sifatnya terjadwal, harusnya kegiatan lain yang menyesuaikan. Ketidakhadiran DPRD ini terkesan meremehkan forum rakyat,” tegas Simbil dalam diskusi publik.
Apakah tidak adanya delegasi resmi merupakan bentuk lemahnya koordinasi di unsur pimpinan ataukah manajemen penjadwalan (Sekwan) yang berantakan?
Sebagai wakil rakyat dari Dapil 4, kehadiran 6 anggota legislatif (Aleg) di Musrenbang kecamatan (Pelteng, Bulut, dan Bulagi) adalah kewajiban moral dan konstitusional, bukan sekedar pilihan.
Partai politik diminta bertindak tegas untuk menegur kader-kadernya yang duduk di kursi empuk namun absen saat rakyat bicara soal masa depan wilayahnya.
Sentimen publik di Banggai Kepulauan kini mulai mempertanyakan komitmen para wakil rakyat yang hanya terlihat saat mencari suara (elektabilitas), namun “menghilang” saat forum resmi penyusunan anggaran. Masyarakat berharap pimpinan DPRD segera mengklarifikasi siapa anggota yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah (Sprint) dan mengapa kursi tersebut tetap kosong.
“Jangan hanya bahas suara (elektabilitas), tapi tunjukkan dulu etikabilitas sebagai wakil rakyat,” sindir salah satu warga dalam percakapan yang beredar.
Redaksi
