BOGOR, BTN 26/06/2026 – Gelombang dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto menggema kuat di wilayah Kabupaten Bogor. Ribuan massa yang tergabung dalam Institut Madani Nusantara (Imantara) bersama berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai di kawasan Alun-Alun Kabupaten Bogor pada Jumat (26/6/2026). Aksi ini berjalan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan setempat.
Selain menyatakan dukungan moral terhadap program nasional tersebut, massa aksi juga membawa misi penting berupa delapan tuntutan resmi. Poin-poin aspirasi tersebut ditujukan langsung kepada pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) selaku instansi penanggung jawab utama. Langkah ini diambil demi memastikan eksekusi program di lapangan berjalan tanpa hambatan birokrasi.
Ketua Panitia Aksi Damai, Juliana Wahid, menegaskan bahwa gerakan massa ini merupakan wujud nyata komitmen masyarakat akar rumput dalam mengawal kebijakan strategis. Ia menyebut keterlibatan aktif warga sangat diperlukan agar program yang menyasar pemenuhan gizi anak bangsa ini dapat berjalan tepat sasaran. Evaluasi dan pengawasan dari publik dianggap menjadi benteng utama pencegahan penyelewengan.
”Hari ini kami hadir untuk menunjukkan dukungan nyata terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Ini bentuk kepedulian masyarakat dalam mengawal kebijakan Presiden demi menciptakan generasi bangsa yang sehat dan berkualitas,” ujar Juliana di sela-sela aksi, Jumat (26/6/2026). Ia juga menambahkan bahwa transparansi anggaran menjadi salah satu fokus yang akan terus mereka soroti ke depan.
Pihak panitia mengklaim jumlah massa yang memadati kawasan pusat kegiatan Kabupaten Bogor tersebut mencapai 30.000 orang. Antusiasme terlihat dari keberagaman latar belakang peserta yang hadir, mulai dari para penggerak dapur MBG, petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga tenaga pendidik. Kehadiran elemen lintas sektor ini mencerminkan ketergantungan erat program MBG terhadap rantai pasok pangan lokal.
Di hadapan lautan massa yang membawa berbagai atribut orasi, koordinator aksi secara bergantian membacakan delapan poin tuntutan utama. Tuntutan pertama difokuskan pada pengawalan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Sementara pada poin kedua, massa meminta pimpinan baru BGN menjalankan program secara konsisten sesuai Instruksi Presiden (Inpres) serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan teknis (juknis) yang berlaku.
Persoalan pemerataan fasilitas juga menjadi sorotan tajam dalam poin ketiga, di mana massa mendesak penyelesaian kendala operasional dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pada poin keempat dan kelima, mereka mendukung penuh upaya Presiden membersihkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan BGN, serta meminta pelibatan mitra atau perwakilan pelaksana dalam penyusunan kebijakan program strategis tersebut.
Adapun poin keenam mendesak BGN bersama Komisi IX DPR RI untuk segera mencabut moratorium serta mengakomodasi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beridentitas resmi. Dua poin terakhir, yakni ketujuh dan kedelapan, menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan program pro-rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan demi mewujudkan kemandirian gizi nasional jangka panjang.
Aksi yang berlangsung sejak pagi hari ini berjalan kondusif hingga memasuki waktu rehat dan ditutup dengan pelaksanaan Salat Jumat berjamaah di Masjid Agung Baitul Faizin. Kedisiplinan peserta aksi dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di area rumah ibadah mendapat apresiasi dari warga sekitar. Situasi ini menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi publik tetap dapat dilakukan secara sejuk dan damai.
Usai ibadah, suasana kebersamaan semakin mencair dalam acara botram atau makan bersama secara akbar di area sekitar alun-alun. Sebanyak 500 kastrol nasi liwet yang disiapkan secara swadaya oleh dapur-dapur rakyat disajikan sebagai simbol gotong royong. Hidangan tradisional ini sekaligus menjadi representasi kesiapan fisik dan mental warga Bogor dalam menyukseskan program gizi nasional.
Juliana Wahid kembali menegaskan bahwa aksi damai kali ini bukanlah akhir dari pergerakan Institut Madani Nusantara bersama aliansi masyarakat. Pihaknya berjanji akan terus melakukan pemantauan berkala dan mengawal delapan tuntutan tersebut hingga mendapatkan respons konkret dari pembuat kebijakan di Jakarta. Menurutnya, konsistensi pengawalan adalah kunci agar aspirasi daerah tidak menguap begitu saja.
Aspirasi ribuan warga ini mendapat respons langsung dari Anggota DPR/MPR RI Fraksi Gerindra, Dr. H. Mulyadi, MMA, yang hadir meninjau langsung ke lokasi aksi. Legislator asal Kabupaten Bogor tersebut berjanji akan meneruskan seluruh poin tuntutan ke tingkat pusat dan mengingatkan bahwa program MBG memiliki payung hukum kuat karena telah masuk dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(Arman Jenggot)
