Sulteng – Berantastipikornews.co.id–21 Juni 2025 praktik penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan keuntungan yang fantastis bukan lagi sekedar issue, melainkan fakta yang sangat pahit oleh aparat penegak hukum di Sulsel dan Sulteng.para mafia BBM Yang masuk ke Sulteng terus menggerogoti perekonomian negara dan mencoreng kredibilitas aparat penegak hukum di wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah.
Informasi yang berhasil dihimpun,Redaksi. Berantastipikornews.co.id, menunjukkan skala kejahatan yang mengerikan,ini dibiarkan begitu saja oleh Polda Sulsel maupun Polda Sulteng: potensi hancurnya Penegakkan Hukum di Sulawesi,padahal para mafia ini meraup keuntungan besar mencapai Rp4.000 per liter dengan estimasi penjualan minimal 200.000 liter (KL) per hari.
Data internal yang bocor kepada redaksi berupa “DAFTAR BIAYA KOORDINASI SETORAN” dari perusahaan yang diduga terlibat, PT BINTANG TERANG DELAPAN SEMBILAN, mengungkap pola pungutan bulanan yang terstruktur,ada dugaan kuat setoran tersebut mengalir ke Berbagai Penegak Hukum di Sulsel Maupun Sulteng.
Ini rinciannya biaya Kordinasi oleh PT Bintang Terang Delapan Sembilan.
* MOBIL 5 KL: Rp10.000.000
* MOBIL 8 KL: Rp12.000.000
* MOBIL 10 KL: Rp13.000.000
* MOBIL 15 KL: Rp15.000.000
* MOBIL 16 KL: Rp15.000.000
Angka-angka ini yang patut diduga mengalir ke setiap Polda di Sulsel Maupun Sulteng.jika ini benar adanya bukan hanya sekadar biaya, melainkan pungutan ‘pelicin’ sehingga mengindikasikan adanya pembiaran sistematis, dari Penegak hukum. praktik ilegal ini meraup keuntungan bersih hingga Rp800 juta setiap hari, atau sekitar Rp24 miliar per bulan. Jika dibiarkan berlanjut, kerugian negara dan masyarakat akan menembus angka Rp288 miliar dalam setahun. Ini adalah bukti telanjang betapa masifnya kejahatan ekonomi yang diduga berlangsung tanpa sentuhan aparat penegak hukum.ada apa ?
Beberapa nama yang disebut-sebut oleh Para Sopir mereka.ini pemilik bisnis yang menjadi dalang utama di balik jaringan mafia BBM di dua(2)propinsi. Bersamaan dengan itu, sorotan tajam juga mengarah pada perusahaan PT Ronal Jaya Energi dan PT Global Oil Indonesia, yang diduga menjadi bagian integral dari rantai distribusi ilegal BBM yang terorganisir.
Yang lebih mencengangkan, investigasi lapangan mengungkap pola mencurigakan yang mengindikasikan adanya instruksi “bersih-bersih jejak”: sopir-sopir angkutan BBM yang diduga terlibat dalam praktik ini menunjukkan ketakutan yang nyata terhadap kehadiran wartawan. Beberapa pengemudi, yang enggan disebutkan identitasnya demi keselamatan pribadi, secara eksplisit menyatakan bahwa mereka sudah diperintahkan untuk kabur atau menghindar jika bertemu atau ketahuan oleh wartawan. Pengakuan ini memperkuat dugaan adanya praktik terstruktur dan terorganisir yang berupaya menutupi jejak kejahatan mereka, bahkan mungkin dengan perlindungan pihak tertentu.
Di tengah terang-benderangnya dugaan ini, publik dibuat geram oleh respons yang lamban, bahkan terkesannya nihil, dari pihak berwenang. Pertanyaan fundamental yang menggantung di benak masyarakat adalah: Mengapa aparat penegak hukum terkesan diam? Apakah ada indikasi keterlibatan oknum dalam bisnis ilegal yang merusak sendi ekonomi ini? Atau, adakah kendala sistemik yang sengaja dibiarkan menghambat penindakan, menciptakan iklim impunitas bagi para mafia?
Praktik mafia BBM ini menjadi ironi pahit di tengah janji muluk Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas segala bentuk praktik korupsi dan mafia. Janji tersebut tidak boleh hanya menjadi retorika politik semata, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan nyata, tegas, dan tanpa pandang bulu di lapangan, terutama di Sulawesi Tengah, di mana praktik ini diduga berjalan mulus tanpa hambatan berarti.
Sorotan tajam juga dialamatkan pada janji Kapolri yang pernah menegaskan, “Jika tidak mampu memotong ekornya, maka kepalanya saya potong.” Bagi Hermanius Burunaung, janji tersebut kini terasa hampa, bahkan cenderung menjadi omong kosong belaka, melihat dugaan praktik mafia BBM yang masih terus berjalan tanpa hambatan berarti di Sulawesi.
Desakan untuk membuktikan janji tersebut dengan tindakan konkret yang menghasilkan penangkapan dan pengungkapan jaringan secara menyeluruh kini semakin nyaring. Kredibilitas institusi penegak hukum dipertaruhkan. Jika janji-janji ini kembali menguap, maka kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terkikis habis.jangan hanya Pengecer kecil yang menggunakan Mobil pick Up kecil,dengan bermuatan 20an itu yang dijadikan Tumbal,akan tetap mobil Tangki bebas berkeliaran di pelupuk Mata penegak hukum.
Sudah saatnya bagi aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan transparan, menindak tegas para pelaku tanpa kompromi, serta membongkar hingga ke akar-akarnya jaringan mafia BBM yang secara terang-terangan merugikan negara dan menguras kepercayaan publik. Kegagalan dalam menindak praktik mafia ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia dan semakin memperparah krisis kepercayaan publik terhadap aparat.
#Presiden-RI #Kapolri #MentriMigas #Kejagung #KPK-RI #KetuaMerahPutih
