BANGGAI LAUT, BTN — 23/09/2025 Proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) senilai Rp 13,3 miliar di Banggai Laut kini menjadi sorotan tajam. Proyek ambisius yang vital bagi masyarakat ini justru mangkrak dan disinyalir kuat telah disusupi oleh praktik gratifikasi.Kondisi ini memicu kemarahan publik dan menuntut ketegasan aparat penegak hukum.
*Proyek Mangkrak di Tengah Kebutuhan Mendesak*
Proyek pembangunan Labkesda yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan tahun 2024 ini seharusnya sudah menunjukkan progres signifikan. Kontrak pekerjaan, yang ditandatangani pada 26 Juli 2024 dengan pelaksana CV. Mutiara Abadi, memiliki durasi 150 hari kalender.
*Namun, alih-alih berlanjut, pekerjaan di lokasi justru terhenti total.*
Ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Labkesda sangat dibutuhkan untuk menunjang layanan kesehatan, seperti pemeriksaan sampel penyakit dan pemantauan kesehatan lingkungan.
Mangkraknya proyek ini bukan hanya kerugian finansial, melainkan juga kerugian sosial yang berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat.
*Dugaan Gratifikasi Mencuat,Kepala Dinas Tepis Rumor*
Di tengah kemandekan proyek, informasi mengejutkan muncul ke publik: adanya dugaan kuat aliran dana gratifikasi sebesar Rp 700 juta yang diterima oleh oknum dari pihak rekanan. Dugaan ini bukan sekadar rumor.
Pengakuan ini diperkuat oleh informasi yang didapat dari seseorang di Dinas Kesehatan.
Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Banggai Laut menepis tudingan tersebut.
“Mohon maaf soal aliran-aliran dana, saya tidak tahu,” tulis Kepala Dinas Kesehatan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh media Berantastipikornews.co.id.
Dugaan adanya oknum yang menerima uang pelicin inilah yang diyakini menjadi penyebab utama terhambatnya proyek, karena dana yang seharusnya untuk pembangunan justru diselewengkan.
*Tuntutan dan Harapan Masyarakat*
Melihat kondisi proyek yang tidak jelas, kemarahan publik pun tak terhindarkan. Masyarakat Banggai Laut mendesak dua hal utama. Pertama, mereka menuntut agar pembangunan gedung Labkesda segera dilanjutkan. Fasilitas ini sangat vital untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Kedua, masyarakat meminta aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam. Tuntutan untuk mengusut tuntas kasus dugaan gratifikasi ini menjadi prioritas.
Publik berharap ada tindakan tegas dan transparan agar semua pihak yang terlibat, termasuk oknum yang menerima dana, dapat dimintai pertanggungjawaban.
”Saya meminta agar Kejari Balut segera menelusuri kasus ini, agar masyarakat tidak salah menilai kinerja Kejari Balut,” ucap Yatno, perwakilan masyarakat.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk membersihkan praktik-praktik korupsi dan memastikan setiap dana publik digunakan secara jujur dan efektif.
Hingga rilis ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai mangkraknya proyek maupun dugaan gratifikasi. Media ini akan terus mengawal perkembangan kasus dan berupaya mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak berwenang demi terwujudnya keadilan dan transparansi. Sementara itu, tim juga masih mencari informasi terkait keberadaan kontraktor proyek tersebut.
