BUTON UTARA – BTN-18/12/2025-Praktik pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton Utara kembali menjadi sorotan tajam. Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (DPD JPKPN) Sulawesi Tenggara secara resmi menuding adanya aktivitas “proyek siluman” pada pekerjaan Normalisasi Sungai Cirooci, Kecamatan Bonegunu, tahun anggaran 2025.
Ketua Koordinator Investigasi DPD JPKPN Sultra, yang akrab disapa Ali, mengungkapkan kekecewaannya saat melakukan kroscek langsung di lokasi. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut berjalan tanpa mengindahkan asas transparansi sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
”Pekerjaan ini benar-benar gelap. Kami tidak menemukan papan proyek satu pun di lokasi. Ini jelas-jelas kegiatan siluman yang sengaja disembunyikan dari pengawasan publik,” tegas Ali kepada media, Rabu (17/12/2025).
Kejanggalan semakin menguat ketika tim investigasi mencoba melakukan verifikasi ke pihak Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Buton Utara. Secara mengejutkan, pihak internal yang seharusnya membidangi urusan tersebut mengaku buta terhadap proyek yang tengah berjalan.
”Bagaimana mungkin kami tidak curiga? Pihak SDA saja saat diwawancarai mengaku tidak tahu-menahu soal pekerjaan itu. Lalu ini proyek siapa? Kalau internal saja tidak tahu, lantas siapa yang bertanggung jawab?” cecar Ali dengan nada pedas.
Hasil penelusuran JPKPN pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) menunjukkan bahwa terdapat alokasi anggaran sekitar 150 juta rupiah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang dijadwalkan cair pada Desember ini. Namun, ketidakjelasan kapan kontrak diteken dan siapa pelaksananya memperkuat dugaan adanya konspirasi di balik layar.
Ali memperingatkan bahwa temuan ini akan menjadi pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membongkar borok pengelolaan anggaran di Dinas PUPR Butur sepanjang tahun 2025.
”Jangan heran jika sebentar lagi APH mengetuk pintu Dinas PUPR. Kami menuntut klarifikasi terbuka secara resmi. Rakyat Buton Utara berhak tahu ke mana setiap rupiah pajak mereka mengalir!” tutupnya.
“Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Dinas PUPR Buton Utara belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi,” untuk memberi kesan berita yang berimbang namun tetap menekan.
Ali
