JAKARTA, BTN 17/10/2026 — Instruksi pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam memberantas peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat kembali mendapat sorotan kritis dari publik.
Langkah penegakan hukum tersebut dinilai harus berjalan seimbang dan konsisten, baik terhadap masyarakat luas maupun ke dalam internal tubuh institusi kepolisian itu sendiri.
Sorotan tajam tersebut disampaikan oleh pemerhati sosial, Acho Hds, melalui pernyataan terbuka di media sosial yang menarik perhatian publik.
Dalam keterangannya, Acho Hds mengapresiasi dan mendukung instruksi tegas Kapolri, namun ia menekankan pentingnya keselarasan antara penindakan di lapangan dan penertiban di internal kepolisian.
Ia mendesak agar seluruh personel Polri menjalani tes urine secara berkala dan transparan guna memastikan bebas dari penyalahgunaan barang haram narkotika.
Selain masalah narkoba, perhatian utama publik juga tertuju pada penanganan Yang diduga amburadul dinilai kian marak dan meresahkan.
Guna menjamin integritas personel, Acho Hds mendorong dilakukannya pemeriksaan mendadak terhadap telepon seluler (HP) milik anggota aparat penegak hukum di berbagai tingkatan.
Pemeriksaan perangkat komunikasi tersebut dipandang penting sebagai langkah preventif agar tidak ada oknum yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun pelindung kegiatan ilegal tersebut.
Menurutnya, pembersihan internal yang nyata dan transparan merupakan syarat mutlak untuk membangun serta menjaga tingkat kepercayaan publik (public trust).
Langkah ini juga menjadi penegasan atas prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) tanpa adanya tebang pilih.
Ia menambahkan bahwa pihak yang ditindak maupun aparat yang bertugas menindak harus memiliki perlakuan yang sama dan adil di mata hukum.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya melakukan konfirmasi resmi (check and re-check) kepada pihak Divisi Humas Polri maupun Propam Polri terkait mekanisme pengawasan internal dan pelaksanaan tes berkala bagi personel di lapangan.
Komitmen pembersihan internal yang berkesinambungan diharapkan dapat memperkuat kredibilitas institusi Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat bagi masyarakat luas.
Redaksi
