ACEH SINGKIL, BTN – Belasan hingga puluhan tahun lamanya, kewajiban pembangunan kebun masyarakat atau plasma sebesar 20 persen oleh korporasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil terbukti murni menjadi janji palsu dan penipuan terstruktur. Tragisnya, di tengah penderitaan rakyat yang kehilangan ruang hidup, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil hingga Pemerintah Aceh di tingkat provinsi justru kompak diam, bungkam, dan menutup mata rapat-rapat, Senin (16/11/2026).
Alih-alih menegakkan aturan dan melindungi hak-hak dasar warganya, birokrasi pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga provinsi dinilai membiarkan perusahaan-perusahaan perkebunan leluasa meraup kekayaan bumi Aceh Singkil tanpa pernah menunaikan kewajiban konstitusional mereka.
Tokoh masyarakat setempat, Tajir Tumangger, meluapkan kemarahan luar biasa atas persekongkolan diam yang dipelihara oleh para pemegang kekuasaan menahun lamanya.
“Sudah belasan hingga puluhan tahun perusahaan mengeruk perut bumi Aceh Singkil, tapi janji plasma 20 persen itu terbukti palsu! Yang membuat kami muak, bukan hanya Pemkab Aceh Singkil yang bisu, tetapi Pemerintah Aceh di provinsi juga ikut bungkam seribu bahasa. Jangan-jangan para pejabat di tingkat kabupaten hingga provinsi ini sudah masuk angin dan menikmati upeti dari korporasi sawit hitam!” kecam Tajir dengan nada berapi-api dalam keterangannya kepada media.
Berdasarkan data dan investigasi elemen masyarakat, tercatat ada sekitar 10 perusahaan perkebunan kelapa sawit raksasa yang mengantongi Hak Guna Usaha atau HGU di Aceh Singkil dengan total luasan mencapai kurang lebih 55.000 hektare. Hingga detik ini, tidak ada satu pun realisasi kebun plasma seluas dua hektare per kepala keluarga yang diberikan kepada warga. Sawit korporasi subur di atas penderitaan rakyat, sementara warga lokal gigit jari.
Tajir menegaskan, kebungkaman total dari pemerintah kabupaten maupun Pemerintah Aceh selama puluhan tahun ini merupakan bentuk pengkhianatan nyata terhadap mandat rakyat dan Undang-Undang.
“Jika pemerintah di daerah maupun provinsi terus memelihara sikap bungkam ini, maka rakyat berhak menduga ada persekongkolan jahat antara oknum birokrat dan mafia sawit. Hutan kami dirusak, tanah ulayat dirampas, dan masyarakat lokal dipaksa menjadi budak di negeri sendiri,” tandasnya.
Mengingat mandulnya pengawasan dari pemerintah daerah dan provinsi, elemen masyarakat mendesak aparat penegak hukum di tingkat pusat serta kementerian terkait untuk segera turun tangan. Seluruh HGU perusahaan yang mangkir dan menipu rakyat Aceh Singkil selama puluhan tahun wajib diaudit total dan dicabut izinnya tanpa kompromi.
Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, tanggapan, serta Hak Jawab seluas-luasnya kepada pihak manajemen 10 perusahaan perkebunan sawit terkait, Bupati Aceh Singkil yaitu H. Safriadi, S.H., serta jajaran Pemerintah Aceh di tingkat provinsi agar pemberitaan ini tetap berimbang. Tanggapan dapat disampaikan melalui kontak resmi redaksi.
Reporter: Amri






