LUWUK TIMUR —BTN 10/11/2026- Proyek rehabilitasi Jembatan Molino di Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, kembali menuai sorotan pedas setelah diwarnai aksi arogansi pemborong yang diduga berlindung di balik pengawalan oknum aparat TNI di lokasi pekerjaan pada Senin, 10 November 2026.
Kemarahan warga pecah akibat buruknya kondisi jalur darurat atau jalan serep yang dibuat asal-asalan, licin, serta sangat membahayakan keselamatan para pengguna jalan yang melintas setiap hari di kawasan tersebut.
Alih-alih merespons keluhan warga dengan tanggung jawab moral, seorang pria yang mengaku sebagai bos atau pemborong proyek justru melontarkan ancaman bernada premanisme dengan kalimat provokatif: “Saya ini masuk keluar penjara, mati hari ini sama dengan mati besok.”
Insiden arogan ini langsung memicu pertanyaan mendasar dari publik dan insan pers,sejak kapan kontraktor proyek infrastruktur sipil dikawal oleh militer, dan siapa yang akan bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kecelakaan fatal akibat buruknya fasilitas jalan serep tersebut?
Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, kelalaian dalam penyelenggaraan konstruksi yang memicu kecelakaan atau jatuhnya korban jiwa tidak bisa dianggap sepele dan memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat, baik secara pidana maupun perdata bagi penyedia jasa.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK), khususnya Pasal 96, setiap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang karena kegagalan bangunan atau kelalaian kerja menimbulkan kerugian, kecelakaan, hingga kematian, diancam dengan sanksi pidana penjara serta denda administratif yang masif.
Lebih lanjut, dalam ranah pidana umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dengan tegas mengancam pidana penjara paling lama lima tahun bagi siapa saja karena kelalaiannya (culpa) yang menyebabkan orang lain mati, serta Pasal 360 KUHP untuk kelalaian yang menyebabkan luka-luka berat.
Kejanggalan proyek ini semakin telanjang tatkala investigasi lapangan membuktikan bahwa proyek fisik tersebut tidak memasang papan nama informasi proyek (transparency board), yang jelas-jelas merupakan pelanggaran telak terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Ketiadaan papan informasi ini menutup hak masyarakat untuk mengetahui sumber anggaran, besaran nilai kontrak, serta badan hukum atau perusahaan mana yang sebenarnya bertanggung jawab penuh atas keselamatan pengerjaan proyek tersebut.
Persoalan kian runcing ketika para awak media mencoba mengonfirmasi Komandan Rayon Militer (Danramil) Luwuk pada Senin, 9 November 2026, namun yang bersangkutan justru lempar handuk dengan dalih bukan wewenangnya: “Silahkan saja ke Pasi Intel Kodim pak, saya takut salah jawab.”
Sikap tertutup dari unsur komando kewilayahan ini memperkuat kecurigaan bahwa kehadiran aparat di proyek komersial swasta telah disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk dijadikan tameng perisai guna meredam protes warga yang sah secara konstitusional.
Komandan Kodim (Dandim) 1308/Luwteng kini didesak untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total serta memeriksa anggotanya yang berjaga di proyek bermasalah, agar institusi militer tidak terseret dalam pusaran bisnis yang mengabaikan keselamatan rakyat.
Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Banggai dituntut untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan investigasi mendalam sebelum ada korban jiwa jatuh akibat arogansi pemborong yang merasa kebal hukum di bumi Babasal.
Wahyu/Pimpinan Redaksi
