BANGGAI – BTN 10/11/2026-Praktik tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Banggai kembali tercoreng oleh tindakan arogan dan sewenang-wenang yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Binsil, Kecamatan Bualemo, Rizky Sigar. Alih-alih mengedepankan fungsi pembinaan aparatur secara profesional dan berkeadilan, sang Kepala Desa justru menerbitkan rangkaian Surat Peringatan (SP) yang cacat prosedur, tidak masuk akal secara kronologis, dan sarat akan nuansa abuse of power (penyalahgunaan wewenang) demi mendepak Kaur Umum, Betsi Mantik.
Kejanggalan paling mencolok dan mencederai logika hukum administrasi negara terlihat jelas pada rentang waktu penerbitan sanksi bertingkat tersebut. Berdasarkan dokumen resmi yang dikantongi media ini, Surat Peringatan Pertama (SP-1) diterbitkan pada tahun 2025 dengan tanggal yang dibiarkan kosong melompong. Sebuah preseden buruk tata administrasi di mana sanksi hukum melayang tanpa kepastian tanggal, seolah sengaja disiapkan sebagai “peluru liar” untuk menargetkan perangkat desa kapan saja sang kepala desa menghendakinya.
Eskalasi kejanggalan semakin menjadi-jadi ketika Surat Peringatan Kedua (SP-2) dengan Nomor: 141.4/01/SP/Ds-BK/2026 diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2026. Dalam diktum surat tersebut, Kaur Umum Betsi Mantik dituduh melakukan pelanggaran berat berupa tidak melaksanakan tugas selama kurang lebih tiga bulan. Namun, pertanyaannya yang mengusik nalar publik: mengapa pelanggaran yang diklaim sudah berlangsung selama berbulan-bulan itu baru diberi SP-2 setelah sekian lama, tanpa adanya evaluasi berkala yang transparan?
Puncak dari drama birokrasi ala penguasa lokal ini terjadi hanya berselang tiga hari kemudian. Pada tanggal 29 Oktober 2026, Kepala Desa Binsil Rizky Sigar secara kilat menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP-3) sekaligus menjadikannya sebagai peringatan terakhir. Hanya butuh waktu tiga hari saja bagi sang Kades untuk melompat dari SP-2 ke SP-3—sebuah rekor kilat yang membuktikan bahwa proses pembinaan administratif hanyalah formalitas belaka untuk menutupi syahwat kekuasaan menyingkirkan bawahan.
Lebih ironis dan tidak masuk akal lagi, dalam diktum nomor 5 surat bertuah tersebut, perangkat desa yang bersangkutan hanya diberikan batas waktu yang sangat tidak realistis, yakni 2 x 24 jam hari kerja untuk memperbaiki kinerja. Batas waktu dua hari di bawah ancaman pemecatan ini bukan lagi mencerminkan pembinaan seorang pemimpin kepada bawahannya, melainkan bentuk teror psikologis administratif yang mengabaikan asas kepatutan dan keadilan universal.
Menanggapi gelagat sewenang-wenang ini, sejumlah kalangan pemerhati kebijakan publik dan aktivis hukum di Banggai angkat bicara. Tindakan Kades Rizky Sigar dinilai telah menabrak rambu-rambu hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, serta bertentangan dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 juncto Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Dalam regulasi yang berlaku secara nasional tersebut, mekanisme pemberhentian perangkat desa tidak boleh dilakukan secara subjektif, sepihak, atau melompati tahapan pembinaan yang proporsional. Sanksi administratif berupa teguran tertulis harus memberikan ruang waktu yang wajar bagi yang bersangkutan untuk melakukan instrospeksi dan perbaikan nyata, bukan justru dijepit dengan tenggat waktu kilat yang mustahil dipenuhi semata-mata untuk memuluskan SK pemberhentian.
Ancaman yang tertuang pada poin 6 surat tersebut menyebutkan bahwa jika dalam jangka waktu 2 x 24 jam tidak ada perbaikan, Kades akan langsung mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada Camat untuk diteruskan ke Bupati. Manuver tergesa-gesa ini mengindikasikan adanya target tersembunyi di balik gerbong birokrasi Desa Binsil, di mana jabatan perangkat desa diperlakukan bagaikan komoditas politik yang bisa diganti kapan saja tanpa mengindahkan prosedur hukum yang sah.
Sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan di tingkat desa, seorang kepala desa seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan disiplin aturan, bukan justru menjadi aktor utama yang memutarbalikkan aturan demi kepentingan personal atau kelompok tertentu. Sikap otoriter seperti ini dikhawatirkan akan memicu keresahan sosial di tengah masyarakat Desa Binsil serta merusak stabilitas pelayanan publik di kantor desa setempat.
Dari perspektif Kode Etik Jurnalistik (KEJ), pemberitaan dan pengungkapan kasus ini dilandasi oleh semangat kontrol sosial untuk melindungi hak-hak aparatur desa dari tindakan sewenang-wenang penguasa wilayah. Media berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini secara berimbang, transparan, dan tetap memberikan ruang hak jawab kepada pihak Pemerintahan Desa Binsil maupun instansi terkait di tingkat kecamatan.
Oleh karena itu, ketegasan dari Camat Bualemo selaku pengawas wilayah serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai sangat dinantikan untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif. Pihak kecamatan dan kabupaten tidak boleh menutup mata atau tinggal diam membiarkan praktik-praktik administrasi yang cacat hukum ini terus dipelihara oleh oknum kepala desa yang gemar bertindak melampaui kewenangannya.
Jika pelanggaran prosedur dan pelecehan terhadap aturan hukum ini dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi tegas dari instansi berwenang, maka marwah birokrasi pemerintahan desa di Kabupaten Banggai akan hancur lebur. Jabatan aparatur desa akan kehilangan kepastian hukum dan rentan diobok-obok oleh penguasa lokal yang kebal hukum.
Kasus Surat Peringatan kilat di Desa Binsil ini harus menjadi momentum evaluasi total bagi seluruh kepala desa di Kabupaten Banggai agar berhenti menjadikan jabatan perangkat desa sebagai alat kekuasaan absolut. Publik kini menuntut keadilan bagi Betsi Mantik dan mendesak agar produk hukum administratif yang cacat prosedur tersebut segera dianulir demi tegaknya supremasi hukum di bumi Babasal.
Redaksi
