LUWUK TIMUR — BTN 10/11/2026-Aktivitas operasional perusahaan tambak udang PT Matra Arona Banggai (MAB) di wilayah Desa Sisipan Batui Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, kini berada di ujung tanduk. Perusahaan tersebut diguncang sorotan tajam menyusul sederet temuan pelanggaran hukum yang dinilai sangat fatal, mulai dari dugaan penggunaan legalitas PT lain (Banggai Sentral Sring), penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) di atas lahan sengketa, hingga dugaan pengabaian amar putusan pengadilan terkait kewajiban denda harian yang berpotensi menyeret pihak manajemen ke dalam pusaran skandal hukum berlapis.
Konflik ini memanas setelah advokat sekaligus aktivis pendamping masyarakat, Silfana Salatun SH, bersama jaringan kontrol sosial mendatangi langsung lokasi operasional PT Matra Arona Banggai guna meminta pertanggungjawaban pihak manajemen. Dalam dialog terbuka di lokasi perusahaan, perwakilan manajemen yang diwakili oleh Fendi sempat berdalih bahwa perusahaan tidak memiliki keterkaitan dengan persoalan masa lalu karena berstatus sebagai pembeli aset melalui mekanisme lelang negara via kurator di Surabaya.
Namun, alih-alih meredakan ketegangan, dalih tersebut justru memicu gelombang kritik pedas. Praktisi hukum dan jurnalis investigasi menilai alasan lelang tidak serta-merta menghapus cacat hukum administratif yang melekat pada penguasaan fisik lahan di lapangan, terlebih ketika perusahaan kedapatan tetap menjalankan aktivitas komersial di atas tanah yang status hukumnya masih dibelit sengketa berkepanjangan sejak putusan tahun 2012.
Berdasarkan hasil investigasi mendalam, setidaknya terdapat empat pelanggaran fundamental yang diduga dilakukan oleh PT Matra Arona Banggai. Pertama, perusahaan tersebut nekat menerbitkan dan menggunakan HGU perpanjangan tahun 2015 serta HGU pembaharuan tahun 2019 di atas objek tanah yang masih berstatus quo dan dalam proses sengketa hukum.
Kedua, PT Matra Arona Banggai diduga kuat menggunakan produk legalitas dan dokumen HGU milik badan hukum lain, yakni PT Banggai Sentral Sring (BSS). Secara hukum agraria, sebuah badan usaha yang memperoleh aset melalui pembelian lelang tidak otomatis berhak mencaplok atau menggunakan instrumen legalitas operasional milik perusahaan lain tanpa prosedur peralihan hak yang sah dan bersih dari sengketa.
Pelanggaran ketiga yang tidak kalah krusial berkaitan dengan proses permohonan HGU baru yang diajukan oleh PT Matra Arona Banggai pada tahun 2025 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan informasi dari instansi berwenang, berkas permohonan tersebut sengaja ditahan dan belum dapat diproses lebih lanjut karena terganjal oleh status tanah yang masih bersengketa dengan masyarakat. Ironisnya, kendati permohonan HGU belum disetujui dan masih tertahan di BPN akibat status sengketa, pihak perusahaan justru tetap nekat melenggang dan beraktivitas di atas tanah tersebut.
Puncak dari karut-marut tata kelola perusahaan ini merujuk pada temuan keempat, yakni dugaan pengabaian kewajiban hukum terkait amar putusan pengadilan. Dalam pokok perkara putusan masa lalu, di mana gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, terdapat klausul sanksi administratif atau denda sebesar Rp2.000.000 per hari bagi pihak perusahaan apabila tetap memaksakan diri beraktivitas di atas lahan sengketa tanpa mengindahkan putusan hukum. Publik kini mempertanyakan transparansi pembayaran denda harian tersebut dan kepada siapa aliran dana itu bermuara, sementara masyarakat pemilik hak ulayat dan alas hak sah terus merugi di akar rumput.
Di sisi lain, sikap arogan yang ditunjukkan oleh manajemen PT Matra Arona Banggai dalam merespons tuntutan warga kian memperkeruh suasana. Ketika didesak untuk mempertemukan perwakilan masyarakat dengan pimpinan tertinggi perusahaan berinisial Koh Hedy, pihak manajemen terkesan lempar batu sembunyi tangan dan saling lempar tanggung jawab administratif.
Menghadapi sikap tertutup dan dugaan pembangkangan hukum tersebut, jaringan pers investigasi dan tim pendamping hukum menyatakan tidak akan tinggal diam. Peringatan keras telah dilayangkan kepada manajemen PT Matra Arona Banggai untuk segera menyelesaikan lima poin tuntutan mutlak yang diajukan oleh masyarakat. Jika manajemen tetap bersikeras mengabaikan tuntutan tersebut, gelombang pemberitaan investigasi berseri dipastikan bakal terus menggulung tanpa henti, mengungkap seluruh borok perizinan hingga mendesak aparat penegak hukum dan kementerian terkait untuk turun tangan menyegel operasional tambak.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi instansi penegak hukum dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah dalam menegakkan supremasi hukum di sektor agraria. Publik mendesak agar tidak ada lagi ruang bagi korporasi nakal yang merampas hak-hak rakyat dengan mengangkangi aturan perundang-undangan yang berlaku di Bumi Maleo.
Redaksi
