BANGGAI — BTN 11/11/2026-Dunia birokrasi pemerintahan desa di Kabupaten Banggai kembali tercoreng oleh skandal busuk yang mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Aroma tidak sedap terkait dugaan praktik suap dan pungutan liar (pungli) dalam rekrutmen aparatur desa kini mengarah tajam ke Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara. Berdasarkan hasil investigasi mendalam serta konfirmasi langsung di lapangan, Kepala Desa (Kades) Bunga, Sarudin Timpo, diduga kuat terlibat dalam praktik transaksional jabatan dengan menerima sejumlah uang dari warga demi meloloskan calon perangkat desa tertentu.
Kasus ini mencuat ke permukaan setelah percakapan konfirmasi dan informasi valid beredar luas di tengah masyarakat, memantik kecaman keras dari berbagai elemen publik. Jabatan kepala desa yang seharusnya menjadi simbol pengabdian dan integritas moral justru diduga dijadikan lapak dagang kekuasaan. Praktik culas ini tidak hanya merusak tatanan administrasi pemerintahan desa, tetapi juga mengkhianati hak-hak masyarakat luas yang mendambakan pelayanan bersih dari unsur nepotisme, kolusi, dan suap.
Berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh awak media berantastipikornews.co.id pada Rabu, 11 November 2026, Kades Bunga Sarudin Timpo akhirnya terpojok dan tidak mampu mengelak. Ia mengakui secara blak-blakan adanya aliran dana sebesar Rp2 juta yang diterimanya dari seorang warga bernama Ibu Sukma. Transaksi lancung tersebut terjadi pada awal bulan Oktober 2026 dan dirancang sedemikian rupa melalui perantara saudari Nining demi memuluskan jalan anak Ibu Sukma yang bernama Indah agar lolos dalam seleksi perangkat desa.
Menghadapi desakan bukti dan sorotan tajam publik, Sarudin Timpo mencoba membangun pembelaan diri yang klise dan penuh sandiwara. Ia berkedok menyatakan bahwa dirinya tidak pernah secara aktif meminta uang kepada keluarga Ibu Sukma. “Dorang Sukma datang sama sy minta tolong bantu akan Indah supaya lolos jadi aparatur desa, sy tidak minta uang sama dorang cuma sy bilang Nanti sy bantu mudah-mudahan bisa lolos melalui proses tahapan yang berlaku,” kilah Sarudin Timpo dengan nada membela diri.
Dalih “hanya membantu” yang diucapkan Sarudin Timpo runtuh seketika tatkala fakta membuktikan bahwa uang tunai tersebut sempat berada dalam penguasaannya. Kecurigaan publik semakin memuncak tatkala Kades berdalih telah mengembalikan uang Rp2 juta tersebut kepada saudari Nining pada tanggal 7 November 2026 setelah desas-desus mulai bermunculan. Pertanyaan etika dan hukum yang wajib dijawab secara transparan, mengapa uang itu baru dikembalikan setelah Ibu Sukma mulai “ribut” di tengah masyarakat? Pengembalian dana di ujung waktu ini tidak menghapus unsur pelanggaran, melainkan semakin memperkuat bukti adanya transaksi gelap di balik layar.
Ironisnya, klaim pengembalian dana oleh sang Kepala Desa langsung dimentahkan secara telak oleh pengakuan korban di tengah warga. Berdasarkan keterangan langsung dari Ibu Sukma pada Rabu, 11 November 2026 pukul 11.55 WITA kepada warga Desa Bunga yang mempertanyakan perihal tersebut, fakta mengejutkan terungkap. Ketika warga bertanya, “Apa betul Kades so kse pulang itu uang 2 juta? Karna keterangan dari Kades sudah dikembalikan sama Nining itu uang pada tanggal 7 November 2026,” dengan nada tinggi dan penuh amarah Ibu Sukma langsung membantah tegas, “Apaaa, ma’isa pe’e pinosule’ sangkut aiya!” (yang artinya: Mana ada, belum dikembalikan sampai sekarang!).
Belum reda badai skandal uang Rp2 juta dari Ibu Sukma, borok lain di Desa Bunga turut tersingkap terang-terangan ke hadapan publik. Isu panas beredar kencang di Dusun 4 mengenai keterlibatan seorang warga bernama Ewin dalam pusaran dugaan ijon jabatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi, Kades diduga telah menerima uang muka sebesar Rp3 juta dari Ewin, sementara sisa Rp2 juta dijanjikan akan diserahkan setelah pencairan gaji perangkat desa resmi cair. Praktik culas ini menunjukkan betapa sistematisnya dugaan komersialisasi kursi aparatur desa di bawah kepemimpinan Sarudin Timpo.
Menanggapi isu panas terkait inisial E, Sarudin Timpo kembali memberikan respons yang mengambang dan penuh kepura-puraan. Ia mengaku tidak mengenal inisial E dan berdalih tidak tahu-menahu soal uang muka Rp3 juta tersebut. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa mengelak bahwa ayah E, yakni inisial D, datang secara khusus menemuinya untuk meminta rekomendasi sang anak dengan iming-iming janji imbalan total mencapai Rp5 juta. Pengakuan setengah hati ini semakin membuka mata publik bahwa negosiasi bawah meja benar-benar terjadi di lingkungan kantor desa.
Sebagai pucuk pimpinan wilayah, Sarudin Timpo mencoba berlindung di balik prosedur administratif dengan berdalih bahwa hingga saat ini belum ada pengangkatan resmi aparatur desa. Ia berkedok bahwa proses yang berjalan baru sebatas pengiriman surat hasil penilaian tiap calon perangkat desa. Namun, dalih prosedural ini hanyalah topeng murahan untuk mengelabui mata penegak hukum, sebab transaksi uang muka dan negosiasi rekomendasi terbukti telah mencoreng marwah tahapan seleksi yang semestinya berjalan objektif dan bersih.
Jika dibedah secara tajam melalui kaidah jurnalistik investigasi, tindakan Kades Sarudin Timpo merupakan bentuk pengkhianatan nyata terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance). Pers dan media massa memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menguliti segala bentuk penyelewengan kekuasaan yang merugikan hak-hak publik, senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, namun tetap berpijak kokoh pada fakta, konfirmasi berimbang, serta pengakuan narasumber yang valid dan akurat di lapangan.
Praktik culas di Desa Bunga tidak boleh sekedar diselesaikan lewat jalur damai di warung kopi atau permohonan maaf administratif yang bersifat sandiwara. Dalam kerangka hukum positif Republik Indonesia, tindakan kepala desa yang menerima imbalan uang dalam proses seleksi jabatan publik dapat dijerat tegas dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan demi meraup keuntungan pribadi wajib diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Skandal ini telah memicu krisis kepercayaan yang akut di tengah masyarakat Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara. Warga kini hidup dalam kecurigaan mendalam bahwa seluruh tahapan seleksi aparatur desa hanyalah sandiwara busuk untuk memenangkan pihak yang berani menyetor mahar terbesar. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa sanksi tegas, dikhawatirkan akan memicu instabilitas sosial, hilangnya kepercayaan publik, runtuhnya wibawa pemerintah desa, serta merusak masa depan generasi muda yang berprestasi murni.
Publik Kabupaten Banggai kini menuntut ketegasan tanpa kompromi dari Inspektorat Daerah serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Tim investigasi independen wajib segera diterjunkan untuk mengaudit seluruh proses rekrutmen perangkat desa di Desa Bunga secara menyeluruh. Kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Bunga Luwuk Utara adalah alarm keras bagi seluruh kepala desa di Kabupaten Banggai agar tidak main-main dengan kewenangan rakyat. Jangan biarkan aroma amis korupsi terus mencemari tata kelola pemerintahan desa,bersihkan birokrasi dari oknum-oknum pengkhianat amanah rakyat setajam silet!
Satri Bumu.
