Bualemo,BTN 2 Oktober 2026 — Langkah nyata dalam mendukung digitalisasi sistem perlindungan sosial nasional terus digencarkan hingga ke tingkat kecamatan. Kepolisian Sektor (Polsek) Bualemo merespons cepat agenda ini melalui Sosialisasi Percepatan Implementasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) di Mapolsek Bualemo, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan strategis tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Bualemo, IPTU Alwi Polii, bersama seluruh jajarannya. Inisiatif lokal ini merupakan tindak lanjut konkret dari arahan teknis yang disampaikan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Banggai melalui pertemuan virtual pada Rabu, 30 September 2026 lalu.
Fokus utama forum ini tertuju pada krusialnya pemutakhiran data kependudukan secara presisi, akuntabel, dan transparan. Integrasi data yang valid dipandang sebagai kunci mutlak agar penyaluran berbagai program bantuan sosial di wilayah hukum Bualemo dapat berjalan efisien dan benar-benar tepat sasaran.
Guna memperkuat validitas materi, hadir sebagai narasumber utama yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Wilayah Kecamatan Bualemo. Kehadiran pihak Dukcapil menegaskan solidnya sinergi lintas sektor antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan nasional berbasis teknologi.
Dalam pemaparannya, Kepala Dukcapil Bualemo mengupas tuntas konsep hingga mekanisme kerja Digital Public Infrastructure (DPI). Infrastruktur digital publik ini dirancang khusus untuk mempermudah verifikasi identitas warga sekaligus memangkas birokrasi alur distribusi bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat.
IPTU Alwi Polii menegaskan bahwa jajaran Polsek Bualemo siap memberikan dukungan penuh terhadap proses pemutakhiran data di lapangan. Peran aktif personel, khususnya para Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), akan dioptimalkan untuk mengawal dan memverifikasi data warga di desa binaan masing-masing.
”Integrasi data berbasis digital ini merupakan langkah besar dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi warga. Polsek Bualemo berkomitmen penuh mengawal proses pemutakhiran ini agar tidak ada masyarakat miskin atau rentan yang terlewat dari program perlindungan sosial,” tegas IPTU Alwi Polii.
Penerapan sistem DPI diyakini menjadi solusi efektif untuk mengikis potensi data ganda serta ketidaktepatan sasaran yang kerap menjadi kendala klasik penyaluran bantuan. Melalui pemutakhiran terpadu ini, setiap dinamika perubahan status kependudukan warga akan terbarukan secara otomatis pada basis data perlinsos.
Selain membedah aspek teknis aplikasi, sosialisasi ini juga memberikan porsi pembahasan khusus pada jaminan keamanan serta kerahasiaan data pribadi masyarakat. Seluruh personel kepolisian dan petugas lapangan diingatkan untuk memegang teguh integritas serta standar perlindungan data selama proses pendataan berlangsung.
Kolaborasi harmonis antara Polsek Bualemo dan Dukcapil Kecamatan Bualemo ini diharapkan menjadi percontohan sinergi antarlembaga di tingkat lokal. Kerja sama yang padu terbukti mampu mengakselerasi pencapaian target-target strategis pemerintah pusat hingga ke daerah.
Suasana pertemuan berlangsung interaktif ketika para peserta mulai membedah berbagai potensi tantangan teknis di lapangan. Diskusi hangat mencakup strategi penanganan kendala keterbatasan jaringan internet di beberapa titik desa, hingga pola pendampingan bagi warga lansia yang belum memiliki identitas digital.
Melalui komitmen bersama ini, Polsek Bualemo dan Dukcapil optimistis percepatan pemutakhiran data berbasis DPI dapat tuntas tepat waktu. Muara dari upaya kolektif ini adalah terwujudnya tata kelola perlindungan sosial yang responsif, inklusif, dan modern bagi seluruh lapisan masyarakat Bualemo.
Rangkaian sosialisasi diakhiri dengan penyusunan langkah-langkah teknis operasional yang akan segera dieksekusi di lapangan. Seluruh jajaran sepakat untuk menjaga koordinasi berkala guna memantau perkembangan pemutakhiran data secara real-time di seluruh wilayah Kecamatan Bualemo.
Herson
