LAMPUNG TIMUR – BTN 01/02/2026-Potret buram pendidikan Indonesia kembali tersaji nyata di Desa Kalipasir, Kecamatan Way Bungur. Di saat para pejabat daerah sibuk dengan retorika politik dan klaim pembangunan, anak-anak sekolah di wilayah ini justru harus bertaruh nyawa setiap hari, menyeberangi sungai demi mengejar cita-cita. Kondisi ini memicu gelombang kemarahan rakyat yang menilai pemerintah daerah telah “mati rasa” terhadap penderitaan warganya.
Sudah lebih dari 66 tahun wilayah ini berdiri, namun jembatan penyeberangan yang layak tak kunjung menampakkan wujudnya. Foto dan video yang viral di media sosial menunjukkan pemandangan memilukan,puluhan siswa berseragam cokelat berdesakan di atas perahu kecil yang rentan terbalik.
”Masak 66 tahun tidak dibuatkan jembatan? Ke mana pejabat-pejabat sebelumnya?” tulis salah satu warga dalam kolom komentar yang viral. Sentimen publik ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemkab Lampung Timur yang dianggap lebih mementingkan ego politik ketimbang keselamatan anak bangsa.
Kritik tajam tidak hanya menyasar fisik bangunan, tetapi juga transparansi anggaran. Muncul dugaan kuat di tengah masyarakat bahwa mandeknya pembangunan infrastruktur di Lampung Timur adalah akibat dari tata kelola anggaran yang korup.
Warga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran pembangunan yang diduga mangkrak. Ada indikasi bahwa “kantong-kantong” oknum pejabat lebih cepat terisi daripada realisasi jembatan di lapangan. Ironisnya, ketika rakyat bersuara, muncul laporan adanya tekanan atau “telepon instruksi” untuk membungkam kritik tersebut.
Presiden Prabowo Subianto kini menjadi tumpuan harapan terakhir bagi warga Kalipasir. Rakyat sudah muak dengan permainan politik praktis antarpartai yang hanya menjadikan pembangunan sebagai komoditas kampanye tanpa eksekusi nyata.
Meminta Kementerian PUPR mengambil alih pembangunan jembatan Desa Kalipasir jika pemerintah daerah tidak mampu.Mendorong BPK dan KPK memeriksa seluruh aliran dana infrastruktur di Lampung Timur dalam satu dekade terakhir.
Menghentikan segala bentuk tekanan terhadap warga atau aktivis yang menyuarakan kebenaran di media sosial.
“Jika untuk membangun jembatan saja butuh waktu lebih dari setengah abad, lantas apa gunanya pemerintah ada?”
Redaksi
