SUMBA BARAT DAYA –BTN 06/01/2026 Komitmen Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya (SBD) dalam menyejahterakan masyarakat desa kembali dipertanyakan. Aroma tak sedap tercium dari pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Nusa Tenggara Timur (NTT). Program Jalan Usaha Tani (JUT) yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi petani, justru diduga menjadi ladang “pengendapan” uang negara.
Berdasarkan pantauan tim media, Desa Kahale menerima kucuran Dana Desa tahun anggaran 2023 yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp1.290.628.000. Dari total pagu tersebut, dialokasikan sebesar Rp420.000.000 untuk proyek Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani.
Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Uang negara senilai ratusan juta rupiah tersebut diduga kuat mengendap di tangan Yohanis Rehi, Kepala Desa Kahale. Proyek yang seharusnya tuntas di tahun 2023, baru dipaksakan berjalan setelah memasuki tahun anggaran 2024 akibat adanya desakan dari masyarakat yang mulai gerah.
Ketidakberesan ini tidak berhenti pada keterlambatan pengerjaan. Hingga Januari 2025, dua unit deker terpantau terlantar. Setelah laporan masyarakat membanjir, pengerjaan kembali dilakukan namun terkesan “kejar tayang” dan mengabaikan spesifikasi teknis.
Penggunaan material seperti pasir diduga tidak berkualitas (tidak sesuai spek), yang mengancam ketahanan fisik bangunan tersebut. Hal ini memicu kecurigaan bahwa pengerjaan dilakukan hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban tanpa memedulikan asas manfaat jangka panjang bagi warga.
Saat dikonfirmasi oleh media BTN terkait carut-marutnya proyek desa, Kepala Desa Yohanis Rehi justru memberikan jawaban yang mengejutkan. Alih-alih berada di lokasi untuk memantau pekerjaan yang bermasalah, ia mengaku sedang berada di Ibu Kota.
”Saya sedang di Jakarta, datang Natal dan Tahun Baru, Om. Akhir Januari kami balik Sumba,” ujar Yohanis saat dihubungi.
Ia juga menyebutkan tidak sendirian, melainkan bersama Hermanus Hona Mone, Kepala Desa Karang Indah. Keberadaan Kades di luar daerah di tengah banyaknya persoalan infrastruktur desa yang mangkrak mencerminkan rendahnya empati dan tanggung jawab kepemimpinan terhadap nasib warga Desa Kahale.
Kasus di Desa Kahale ini menjadi potret buram tata kelola Dana Desa di Sumba Barat Daya. Pengendapan dana selama bertahun-tahun tanpa sanksi tegas menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dari pihak Kecamatan maupun Dinas PMD Kabupaten SBD.
Masyarakat menanti keberanian aparat penegak hukum untuk memeriksa aliran dana tersebut. Jangan sampai Dana Desa yang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, justru habis untuk kepentingan pribadi atau sekedar menjadi ajang plesiran para pejabat desa.
Laporan: Kaperwil Tibo BTN
Editor: Berantastipikornews
