BANGGAI LAUT, BTN – 13/11/2025-Di tengah tuntutan publik akan birokrasi yang profesional dan bersih, kabar tak sedap justru berhembus kencang dari Kabupaten Banggai Laut. Jumat kemarin, menjadi hari penghakiman bagi 10 pejabat dari berbagai eselon di lingkup Pemkab Banggai Laut.
Tanpa peringatan yang jelas, mereka secara paksa ‘dibuang’ dari kursi kekuasaan mereka.
Langkah ‘bersih-bersih’ yang brutal ini sontak memicu tanda tanya besar. Bupati Banggai Laut seolah sedang memamerkan kekuasaan absolutnya, mencabut amanah jabatan semudah membalik telapak tangan.
*Lobi-lobi senyap dan desas-desus politik yang beredar di warung kopi kini menjadi kenyataan pahit.*
Diduga kuat, kesepuluh pejabat yang kini ‘menganggur’ ini adalah korban dari ‘dosa politik’ masa lalu. Mereka ditengarai tidak berada di gerbong yang sama saat kontestasi politik lalu, atau dianggap kurang ‘loyal’ terhadap sang penguasa.
Ironisnya, kabar ini diperpedas dengan pengakuan getir dari seorang sumber yang terlibat langsung dalam ‘pesta politik’ kemarin. Kepada media ini, ia mengungkapkan sebuah pengorbanan yang kini berakhir tragis.
”Ada yang sangat berkorban disaat pesta politik kemarin, sampai-sampai menggadaikan sertifikat rumah mereka di bank agar bisa membantu (Bupati) untuk duduk di kursi empuk itu,” ungkapnya dengan nada penuh kekecewaan.
Sumber yang meminta namanya dirahasiakan rapat-rapat ini menambahkan, “Tapi air susu dibalas air tuba. Bukan mengungkit, akan tetapi mengingatkan, hanya Allah yang bisa membalasnya atas perbuatannya. Jangan sebut nama saya dalam tulisan,bukan saya takut, tapi,malu saya pada diri saya sendiri,” pungkasnya.
Pengakuan ini seolah mengonfirmasi sinyalemen dari sumber internal Pemkab balut. “Alasan ‘penyegaran organisasi’ atau ‘evaluasi kinerja’ hanyalah pemanis bibir,” ujar seorang ASN yang meminta anonim. “Ini murni politik. Mereka yang bekerja lurus, bahkan yang dulu berkorban, tapi kini dianggap ‘berseberangan’, harus menelan pil pahit.
Sistem meritokrasi hanya omong kosong di hadapan hasrat kekuasaan,” bisiknya geram.
Mutasi yang digelar di Aula Kantor Bupati itu terasa dingin dan mencekam. Dari 10 pejabat yang ‘diamputasi’, sebagian besar bahkan dikabarkan tidak menerima surat resmi sampai saat sekarang ini akan tetapi kursinya sudah ada yang duduki,seolah sengaja dipermalukan dengan status non-job mereka.
Salah satu pejabat yang kini terparkir tanpa jabatan, saat dihubungi, tertawa getir. “Inilah risiko birokrasi kita. Kinerja puluhan tahun mengabdi bisa hangus dalam sekejap. Kami terima saja, mungkin pimpinan punya standar ‘kebaikan’ yang berbeda,” sindirnya tajam.
Langkah Bupati ini adalah preseden buruk yang menciderai tatanan birokrasi. Alih-alih fokus pada pelayanan publik, energi pemerintah daerah justru dihabiskan untuk konsolidasi kekuasaan yang sarat dengan aroma balas dendam dan pengkhianatan.
10 ASN Banggai Laut kini hanya bisa mengelus dada. Mereka menyaksikan bagaimana ‘raja-raja kecil’ di daerah mempertontonkan arogansi, menggunakan jabatan publik sebagai alat untuk menghukum yang tak sejalan, bahkan terhadap mereka yang dulu rela berkorban untuknya.
