GORONTALO —BTN 18/02/2026 Gelombang desakan agar Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pohuwato dicopot dari jabatannya kian memanas. Sebuah aliansi aktivis di Gorontalo melontarkan kritik pedas terhadap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang dinilai “bungkam” dalam menyikapi dugaan skandal moral yang melibatkan kadernya.
Persoalan ini mencuat setelah beredarnya dokumentasi foto dan video yang memperlihatkan dugaan pernikahan siri antara Ketua DPC tersebut dengan seorang pria yang disinyalir masih berstatus suami sah perempuan lain.
Aliansi menilai, lambatnya respons dari struktur partai tingkat wilayah maupun pusat merupakan sinyal buruk bagi demokrasi dan marwah partai berlambang Ka’bah tersebut.
“Jika DPW dan DPP memilih diam, publik akan membaca itu sebagai bentuk legitimasi atau pembiaran. Dalam konteks ini, diam berarti setuju. Ini adalah momentum bagi PPP untuk membuktikan apakah mereka masih memegang teguh komitmen integritas atau sekadar retorika,” tegas perwakilan aliansi dalam keterangannya, Rabu (18/2).
Pihak aliansi menekankan bahwa tuntutan pencopotan ini bukan merupakan serangan personal, melainkan upaya menjaga standar etika pejabat publik. Mereka menegaskan bahwa seorang pemimpin partai politik membawa tanggung jawab moral yang melekat pada jabatannya.
“Ini bukan sekedar urusan ranjang atau persoalan pribadi. Ini menyangkut marwah organisasi dan kepercayaan konstituen. Jika standar moral pemimpinnya saja dipertanyakan, bagaimana rakyat bisa percaya pada perjuangan partainya?” tambahnya dengan nada tajam.
Aliansi secara terbuka menuntut DPP PPP segera mengambil langkah diskresi untuk menonaktifkan Ketua DPC PPP Pohuwato guna memulihkan citra partai di mata masyarakat Gorontalo. Jika tuntutan ini diabaikan, mereka mengancam akan membawa isu ini ke ruang publik yang lebih luas dengan massa yang lebih besar.
“Jangan biarkan kepercayaan publik runtuh karena keengganan partai menindak kadernya yang bermasalah. Kami menunggu ketegasan, bukan aksi bungkam yang memuakkan,” tutup mereka.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak DPW maupun DPP PPP belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. Upaya konfirmasi terus dilakukan untuk mendapatkan keberimbangan informasi.
Irfan
