SUMBA BARAT DAYA, BTN — Praktik penyelundupan ternak dari luar pulau ke wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kembali marak terjadi dan menyulut sorotan publik. Kejadian berulang ini dinilai tidak hanya membanting harga pasar ternak lokal, tetapi juga membawa ancaman serius terhadap keberlangsungan usaha para peternak kecil di SBD. 4/08/2026
Lolosnya pasokan kerbau dan babi tanpa dokumen resmi karantina tersebut menjadi sinyal bahaya bagi kesehatan ternak lokal. Tanpa melalui proses pemeriksaan medis yang ketat di pintu masuk perbatasan, risiko masuknya penyebaran penyakit hewan menular (PHM) yang berpotensi melumpuhkan populasi ternak warga makin tak terhindarkan.
Merespons fenomena memprihatinkan ini, Kepala Biro BerantasTipikorNews SBD, Eman Ledu, melancarkan kritik tajam terkait efektivitas sistem pengawasan maritim saat ini. Berdasarkan hasil investigasi mendalam di lapangan, ia menuding ada kejanggalan sistemis yang membuat pergerakan para oknum pelaku seolah tak tersentuh hukum.
Eman Ledu menyingkap indikasi kuat di balik longgar dan lemahnya penjagaan di wilayah pesisir SBD. Secara tegas ia menyatakan bahwa kegagalan pencegahan ini diduga bukan sekedar keterbatasan personel, melainkan adanya praktik bagi-bagi “jatah” kompromi antara oknum pemain dengan pihak tertentu.
Kondisi “kebobolan” yang terjadi berulang kali ini disinyalir menjadi bukti kuat bahwa mafia penyelundupan ternak kelas kakap masih leluasa bergerak. Meski berbagai upaya penindakan pernah diumumkan ke publik, celah di jalur-jalur tikus pesisir tetap saja mudah ditembus akibat kuatnya jaringan dan backing di balik layar.
Eman menegaskan bahwa jika praktik “upeti” atau transaksi di bawah meja ini terus dibiarkan, maka sampai kapan pun operasi patroli tidak akan pernah membuahkan hasil maksimal. Pengawasan yang seharusnya menjadi benteng pertahanan daerah justru rentan dilumpuhkan oleh oknum penegak aturan yang tergiur rupiah.
Guna menyelamatkan reputasi dan perekonomian daerah, Kabiro BerantasTipikorNews tersebut secara terbuka melayangkan tanggapan kritikal dan mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten SBD. Ia menagih langkah konkret yang revolusioner dari pemerintah daerah untuk menghentikan pasokan hewan ilegal yang kian merajalela ini.
Pihaknya mendesak Pemkab SBD, DPRD, aparat penegak hukum (APH), Balai Karantina, hingga pemangku adat untuk segera duduk bersama merumuskan strategi penanganan luar biasa. Langkah nyata seperti penutupan total jalur tikus, sweeping berkala di pesisir, hingga penindakan hukum tanpa pandang bulu harus segera dieksekusi.
”Jangan biarkan Sumba Barat Daya terus menjadi lahan empuk bagi para mafia penyelundup hanya karena sistem pengawasannya bisa dibeli. Semua pihak harus bergerak tegas dan bersih demi melindungi peternak kita,” pungkas Eman Ledu menutup pernyataannya.
Kabiro SBD, Eman Ledu.
