TOTIKUM Bangkep,BTN 3 MARET 2026– Sebuah ironi besar di dunia kesehatan kembali terkuak. Di tengah tuntutan disiplin kerja yang kaku, nasib tenaga medis di Puskesmas Totikum Selatan (Totsel) justru berada di titik nadir. Seorang dokter yang menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat dikabarkan belum menerima hak gaji selama tiga bulan berturut-turut, terhitung sejak awal tahun hingga hari ini.
Kondisi ini memicu kritik tajam terhadap manajemen Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan setempat. Bagaimana mungkin seorang tenaga profesional medis diminta mengabdi secara total, sementara kebutuhan dasar seperti biaya transportasi (bensin) dan biaya hidup sehari-hari diabaikan oleh negara?
Hingga Selasa, 3 Maret 2026, narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa meski dalam kondisi “kantong kering”, pelayanan di poli tetap dijalankan hingga pasien terakhir selesai dilayani, bahkan sering kali melewati jam kerja resmi.
”Pasien yang sudah mendaftar tetap dilayani sampai tuntas meski sudah lewat jam kantor. Tapi apa balasannya? Gaji tiga bulan belum cair. Jangankan untuk tabungan, untuk beli bensin ke Puskesmas saja sudah megap-megap,” ujar sumber tersebut dengan nada getir.
Kritik pedas juga diarahkan pada standar ganda birokrasi. Aparat sering kali mempersoalkan keterlambatan kehadiran yang hanya hitungan menit, namun menutup mata terhadap keterlambatan pembayaran hak pegawai yang mencapai hitungan bulan.
”Sangat tidak sebanding mempersoalkan jam masuk kerja dengan penundaan hak selama 90 hari. Dokter bukan anak sekolah yang hanya dinilai dari jam absen, tapi dari tanggung jawab nyawa yang mereka pegang. Moralitas kerja pasti ambruk jika perut lapar dan hak dikhianati,” tegas pernyataan tersebut.
Kondisi ini semakin memprihatinkan karena dokter yang bersangkutan merupakan perantau asal Makassar yang bertugas sebatang kara di Totikum. Tanpa adanya kepastian gaji, pemerintah daerah secara tidak langsung sedang “membunuh” motivasi tenaga medis yang bersedia ditempatkan di daerah sulit.
Masyarakat dan pengamat mendesak agar Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan segera mengambil langkah konkret per hari ini juga. Jangan sampai publik berasumsi bahwa anggaran kesehatan disalahgunakan atau tertahan di meja birokrasi yang lamban, sementara dokter di lapangan harus menanggung derita sendirian.
“Jangan tuntut pengabdian paripurna jika kewajiban negara saja masih menunggak. Dokter juga manusia, bukan robot yang bisa hidup hanya dengan apresiasi kata-kata.”
Sampai berita ini tayang media ini tetap berusaha mengkonfirmasi pada Pemda Bangkep,serta Kadinkes,dimana letaknya kemandekan Dana Tersebut.
Redaksi
