ATE DALO, SBD, BTN – Aroma tidak sedap menyeruak dari tata kelola Dana Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Program pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2024 hingga 2025 kini menjadi sorotan tajam setelah sejumlah warga penerima manfaat menuding adanya praktik ketidaktransparanan dan dugaan penyelewengan anggaran oleh Pemerintah Desa. 06/03/2026
Keluhan utama muncul dari program Pemberian Bantuan Jamban Sehat 2024. Warga mengaku hanya menerima bantuan berupa pasir, sementara komponen material penting lainnya tak kunjung terlihat. Kondisi ini membuat program kesehatan lingkungan tersebut terbengkalai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Tak hanya soal sanitasi, carut-marut pengelolaan aset juga menyasar sektor energi. Berdasarkan penuturan warga, terdapat empat unit meteran listrik untuk Hotel Arya yang hingga kini statusnya gelap dan diduga masih tertahan di tangan Kepala Desa.
Memasuki tahun anggaran 2025, kekhawatiran warga semakin memuncak. Program lanjutan Jamban Sehat yang seharusnya sudah berjalan, hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda eksekusi di lapangan.
Kami merasa hak kami dikebiri. Anggaran ada, tapi fisiknya mana? Kami hanya diberikan janji dan tumpukan pasir yang tidak bisa jadi apa-apa,” ujar salah satu perwakilan warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Merespons mandeknya berbagai program tersebut, warga mendesak pihak berwenang untuk segera turun tangan. Mereka secara resmi meminta:
- Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan audit investigatif terhadap penggunaan Dana Desa Ate Dalo.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta DPRD SBD untuk melakukan peninjauan fisik secara langsung ke lokasi proyek.
- Penegak Hukum untuk memproses dugaan tindak pidana korupsi jika ditemukan kerugian negara.
Masyarakat berharap agar pemeriksaan ini dilakukan secara transparan dan objektif tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Keadilan bagi masyarakat desa harus ditegakkan agar anggaran negara benar-benar menyentuh rakyat kecil, bukan berakhir di kantong pribadi oknum pejabat desa.
*******Berantastipikornews******
