TOJO UNA-UNA, BTN — Sejumlah dugaan kasus korupsi dan penyimpangan pengelolaan anggaran di Kabupaten Tojo Una-Una kembali menjadi sorotan masyarakat. Hingga kini, publik masih mempertanyakan perkembangan penanganan sejumlah persoalan yang dinilai belum memperoleh kejelasan. 9/11/2026
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di antaranya dugaan korupsi di lingkungan KPU Tojo Una-Una, dugaan penyimpangan anggaran di Desa Mire, Kecamatan Ulubongka, Desa Luok, Desa Katupat, hingga persoalan pengadaan dan penggunaan speedboat di Desa Tongkabo.
Deretan persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi pengawasan pemerintah daerah dan langkah penegakan hukum yang telah dilakukan oleh aparat berwenang.
Masyarakat berharap setiap dugaan penyimpangan anggaran negara tidak hanya menjadi pembicaraan publik, tetapi juga mendapatkan penanganan yang jelas, profesional, dan transparan.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaannya terhadap belum jelasnya perkembangan sejumlah persoalan tersebut.
“Kalau melihat kondisi sekarang, masyarakat tentu bertanya-tanya. Ada sejumlah dugaan kasus korupsi yang sudah menjadi pembicaraan publik, tetapi sampai sekarang belum terlihat hasil penanganan yang benar-benar memberikan kepastian. Jangan sampai masyarakat menilai ada pembiaran,” ujarnya.
Menurut warga tersebut, berdasarkan pengamatannya dalam kurun waktu sekitar dua tahun terakhir, belum ada satu pun dari sejumlah kasus yang disorot itu yang diketahui telah berlanjut hingga persidangan.
“Kalau begini terus, kapan pemberantasan korupsi bisa berjalan maksimal? Jangan hanya masyarakat yang diminta mendukung pemberantasan korupsi, sementara laporan dugaan penyimpangan anggaran justru terkesan berjalan di tempat,” tegasnya.
INSPEKTORAT DIMINTA BUKA HASIL PENGAWASAN
Sorotan masyarakat tidak hanya tertuju kepada aparat penegak hukum, tetapi juga kepada Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah.
Inspektorat diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan secara profesional, objektif, transparan, serta tidak tebang pilih.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan penggunaan anggaran negara, hasil pemeriksaan tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat juga meminta kejelasan mengenai hasil audit atau pemeriksaan terhadap sejumlah persoalan pengelolaan anggaran desa yang selama ini menjadi perhatian publik.
Transparansi hasil pengawasan dinilai penting agar masyarakat mengetahui apakah persoalan tersebut telah diperiksa, masih dalam proses, atau membutuhkan tindak lanjut dari aparat penegak hukum.
POLRES DAN KEJAKSAAN DIMINTA JELASKAN PERKEMBANGAN KASUS
Di sisi lain, Polres Tojo Una-Una dan Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan laporan maupun dugaan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
Publik perlu memperoleh informasi apakah masing-masing perkara masih berada pada tahap pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan, penyidikan, atau telah dihentikan berdasarkan alasan hukum tertentu.
Keterbukaan informasi tersebut penting untuk menghindari munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Aparat penegak hukum juga diharapkan memberikan kepastian bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi ditangani berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
MASYARAKAT MENUNGGU KEPASTIAN HUKUM
Kini perhatian masyarakat tertuju kepada Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una, Kapolres Tojo Una-Una, serta Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una.
Sejumlah pertanyaan masih menunggu jawaban resmi dari institusi terkait. Bagaimana perkembangan penanganan setiap dugaan kasus tersebut? Apakah seluruh laporan sudah ditindaklanjuti? Jika belum ditemukan unsur pidana, bagaimana hasil pemeriksaan dan apa dasar hukumnya?
Masyarakat tidak menuntut agar seseorang langsung dinyatakan bersalah. Namun, masyarakat berharap penanganan serius oleh Aparat penegak Hukum.
Pewarta: Ahmad Tuliabu
